Abaikan PERMA, Polisi Terbitkan DPO Agar Tidak Bisa Di-Praperadilan-kan

Betawipos, Pangkalpinang – Praperadilan yang diajukan kuasa hukum Jaiman Supnur alias Pak Oki di PN Pangkalpinang sudah berlangsung sejak hari Senin tanggal 2 November 2018 yang dipimpin hakim tunggal Dede Agus Kurniawan, SH.,MH.

Beberapa hal yang menarik dan terungkap dari persidangan praperadilan tersebut, menurut kuasa hukum pemohon Muhammad Yuntri antara lain Pak Oki sebagai Direktur dan pemegang 90 % saham PT.Indomas Bara Prima (PT.IBP) tidak berada di lokasi TKP saat kejadian tgl. 31 Maret 2020, tapi jadi Tersangka Tunggal.

Lalu, seperti dikutip Betawipos, masalah klaim 70 % saham di PT.IBP oleh Hengky masih dalam sengketa pada perkara perdata No.560/Pdt.G/ 2020/PN.Mdn PN Medan. klaim itu baru tahap mediasi, dan belum bisa dikatakan mengalami kerugian dan belum berkapasitas sebagai Pelapor.

Demikian juga dana investasi yang disetorkan Hengky ke rekening PT.IBP sebesar Rp. 14,6 Milyar justeru dikelolanya sendiri bersama staf admin keuangan tidak untuk kepentingan perseroan. Sehingga manejer pabrik terpaksa menjual sebagian aset berupa “zircon” untuk membayar tunggakan listrik dan beberapa bulan gaji karyawannya. Yang mengherankan, atas penjualan aset senilai Rp. 280 juta inilah Pak Oki menjadi Tersangka Tunggal.

Selain itu, kondisi Pandemi covid-19 yang telah ditetapkan Kemenkes R.I pada PMK No.9 tahun 2020 tertanggal 3 April 2020, mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (vide pasal 13), merupakan kondisi “force majeur,” tapi justeru Polda Babel memaksakan kehendaknya untuk menghadirkan pak Oki secara fisik di Polda Babel, tanpa alternatif lain seperti komunikasi virtual atau penundaan waktu sampai saat yang memungkinkan.

Untuk menghormati panggilan praperadilan kedua dari polda Babel, Muhammad Yuntri, SH.,MH dkk dari kantor Yuntri &Partners Lawfirm di Jakarta selaku kuasa hukum pak Oki sudah datang langsung ketemu penyidik tgl. 18 Agustus 2020 memberitahukan kondisi kesehatan pak Oki yang kurang sehat, asam lambungnya sewaktu-waktu kumat yang rawan terpapar virus covid-19, yang saat ini tercatat sudah mencapai 49.965.916 kasus seluruh dunia dan meninggal sebanyak 1.253.182 orang, dan mohon penundaan waktu kepada penyidik serta mendiskusikan tentang eksistensi PERMA No. 1/1956.

Awalnya Ka.Unit nya Sdr.AKP Every Susanto sangat apresiasi dan menunggu pemberitahuan resmi dari kuasa hukum pak Oki tentang adanya perkara perdata terkait hubungan hukum & objeknya dengan perkara pidana untuk mengambil sikap menghentikan penyidikan sampai adanya putusan perkara perdata tersebut berkekuatan hukum tetap dan segera mempertimbangkan. Pada tanggal 3 September 2020 Yuntri kembali menyampaikan surat resmi dimaksud, berharap menjadi pertimbangan sebagaimana yang telah dibicarakan sebagai bentuk kepatuhan penyidik pada hukum positif. 

Akan tetapi AKP Evry Susanto dipindah tugas menjadi Kapolsek Bukti Intan, kota Pangkalpinang dan digantikan oleh AKP Hari Kardono.

Menurut Yuntri yang menghubungi redaksi “sudut pandang” via telpon telah mengungkap setidaknya 3 kejanggalan dalam gugatan praperadilan tersebut, yaitu :

  1. Error in Persona (salah orang) karena pelaku yang menjual aset adalah Manejer Pabrik atas inisiatifnya sendiri tapi tersangka tunggalnya pak Oki selaku pemilik, yang sedang berada di Jakarta dan tidak berada di TKP saat terjadinya penjualan aset tgl.31 Maret 2020 tsb.
  2. Salah prosedur hukum, objek pidana yang dituduhkan penggelapan oleh Pelaku di Polda Babel itu masih dipersengketakan milik keperdataan di PN Medan dan saat ini masih berlangsung, sehingga harus diterapkan prosedur PERMA No.1 tahun 1956 untuk mendahulukan kepastian hukum kepemilikan aset tsb barulah dilanjutkan aspek pidananya, karena salah satu unsur pidana berupa adanya kerugian bagi korban Pelapor belum bisa dikatakan ada, karena legal standing pemilik aset masih status quo belum ada kepastian.
  3. Salah penerapan hukum, sejak dibuatnya LP oleh Pelapor atas nama Dingin Parulian Pakhpahan, SH.,MH yang mengaku Dirut.PT.IBP yang baru hasil RUPS tanggal 26 Maret 2020, yang juga berprofesi sebagai Advokat menuduh pak Oki terkait pasal 374 KUHP tapi dalam proses penyidikan berganti menjadi pasal 372, dan kadang2 kembali lagi pada pasal 374 saat terbitnya surat DPO. Hal itu berpotensi kepada “material error” dalam penyidikan.

Dalam jawaban Polda Babel secara tertulis di persidangan, menyatakan bahwa penyidik tidak terikat dengan PERMA No.1/1956 tersebut baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. 

Sehingga surat dari kuasa hukum pak Oki kepada Kapolda Babel untuk pemberitahuan secara resmi tentang adanya perkara perdata No.560 di PN Medan terkait penerapan PERMA-RI No.1/1956 maupun permintaan dilakukannya Gelar Perkara Eksternal tidak digubris sama sekali. 

Begitu juga dengan isi surat yang sama ditujukan kepada Kapolri cq.Bareskrim khususnya tentang adanya 2 institusi polda (Polda Babel dan Polda Sumut) yang sedang menangani pidana yang sama, karena disaat bersamaan pak Oki juga membuat Laporan polisi No. LP/757/IV/2020/ SUMUT/SPKT II TGL. 27 April 2020 terkait pasal 372 jo. 378 jo. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP atas perampokan 70 % sahamnya melalui rekayasa notaril akte PT.IBP yang dilakukan Sdr.Hengky, juga belum digubris serius oleh Mabes Polri.

Yuntri selaku kuasa hukum menuturkan via telpon, bahwa sejak surat panggilan kedua untuk pak Oki dari Polda Babel, tgl. 24 Juli 2020 untuk hadir 5 hari kemudian, yaitu tgl. 29 Juli 2020 adalah sangat singkat waktu persiapannya karena antara Medan dan kota Pangkalpinang adalah 2 kota yang beda provinsi, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini, pak Oki tidak bisa menghadirinya, karena penyakit asam lambungnya yang kadang-kadang kumat rawan terpapar covid-19 sewaktu-waktu. Sebagai perbandingan, kalau untuk acara persidangan di Pengadilan relaas panggilan seperti itu pengiriman suratnya dilakukan secara delegasi melalui PN setempat dalam kurun waktu +/- 1 bulan sebagaimana diatur pada buku II MA-RI.

Untuk panggilan kedua itu kuasa hukum pak Oki hadir di polda Babel untuk menjelaskan tentang posisi kasus yang sebenarnya supaya penyidik tetap konsisten dan promoter (profesional, modern dan terpercaya) dalam menjalankan tugas negara tanpa memihak. 

Akan tetapi ketidak hadiran pak Oki berturut-turut tsb seolah dimanfaatkan penyidik seolah sebagai ”justifikasi” untuk memenuhi persyaratan menerbitkan surat DPO (daftar Pencarian Orang) yang ditandatangani Kombes Budi Hermawan selaku Dir.Reskrimum yang selama ini kita kenal surat DPO seperti itu diterbitkan untuk suatu kejahatan extra ordinary seperti kejahatan Terorisme atau Korupsi, bukan dterbitkan untuk perkara yang masih bernuangsa perdata seperti ini. 

Hal ini terkesan seolah ada target yang harus dicapainya dalam waktu relatif singkat (kejar tayang) agar bisa menghambat Tersangka mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana diatur SEMA-RI No. 1 tahun 2018 yang melarang Tersangka DPO untuk menggugat praperadilan. 

Bahkan info terakhir yang diperoleh bahwa masih ada saksi yang akan diperiksa berdomisili di Jakarta dikirimi surat via ekspedisi untuk diperiksa tanggal 5 November 2020 sedangkan suratnya sampai ke alamat saksi tanggal 6 November 2020, padahal antara kota pangkalpinang dan Jakarta merupakan 2 kota dan provinsi yang berbeda, sehingga wajar dikirimi surat +/- 1 bulan sebelumnya apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini mewabah dimana-mana dan riskan terpapar covid-19. 

Disni terlihat juga ada kejanggalan, dimana semestinya DPO itu diterbitkan setelah berkas lengkap atau P-21 istilahnya, kenyataannya penyidik masih ada lagi saksi yang akan diperiksa. Halmana menunjukan ketidak-telitian dalam kelengkapan memenuhi syarat prosedur DPO itu sendiri.

Sebagaimana penjelasan ahli hukum pidana DR.Ahmad Yulianto Ihsan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan bahwa secara formil administratif penerbitan DPO itu sudah terpenuhi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dibatalkan jika setelah dievaluasi dipersidangan ditemukan kualitas prosedur yang ditempuh penyidik menuju penerbitan DPO tersebut dibawah standar atau cacat juridis. Begitu juga dengan penerapan PERMA No.1 tahun 1956 harus ditafsirkan mengikat bagi seluruh warganegara dan semua institusi yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

Adalah keliru jika ditafsirkan tidak mengikat penyidik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. PERMA-RI tersebut derajatnya sama dengan berbagai peraturan yang diterbitkan berbagai institusi negara lainnya bersifat mengikat dan harus dipatuhi, karena Peraturan tersebut tersebut dalam hirakhir per UU berdasarkan UU No. 12 tahun 2011. 

Pengecualian atas PERMA-RI tersebut jika ada perkara pidana dan perdata berjalan sekaligus oleh Subjek hukum yang sama tetapi tidak ada hubungan hukum atau akibat hukum sama sekali antara perkara kedua perdata dan pidana tersebut. 

Misalnya si A maling ayam milik si B diproses pidana, sedangkan disisi lain dia juga ditagih hutang piutang oleh si D sebanyak Rp. 25 juta diproses di gugatan perdata. Fakta hukum atas kedua perkara tersebut sama sekali tidak ada hubungan maupun akibat hukumnya, maka PERMA-RI No.1 tahun 1956 tidak bisa diberlakukan pada diri A. Sedangkan dalam perkara praperadilan ini kedua perkara perdata dan pidana saling berhubungan erat satu dengan lainnya. 

Karena jika gugatan perdata dimenangkan pak Oki maka penyidikan yang dilakukan polisi atas LP yang dibuat Pelapor menjadi sia-sia. Seperti halnya yang dialami Syafrudin Arsyad Tumenggung mantan Ketua BPPN atas kasus SKL (surat keterangan lunas) dalam perkara tipikor yang diputus bebas pada tingkat kasasi No. 1555K/Pid.Sus-TPK/2019, dimana perbuatannya terbukti tetapi bukanlah suatu tindak pidana. 

Padahal ybs sudah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan telah menjalani sebagiannya. Maka dari itu sudah seharusnya serta wajib polisi tunduk dan patuh pada PERMA-RI No.1 tahun 1956 guna menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kecuali polisi memang berniat untuk memihak kepada Pelapor dan menunjukan arogansinya tidak mau tunduk pada Peraturan MA-RI tersebut.

Yuntri sependapat dengan keterangan ahli tersebut. Misalnya surat panggilan disampaikan berturut-turut tanpa memperhitungkan jangka waktu yang layak atau disampaikan secara tidak patut atau dilakukan tanpa delegasi dari institusi Polda setempat, yang tidak memungkinkan saksi untuk memenuhi panggilan tersebut ke Polda Babel, yang semuanya terkesan diburu-buru target waktu penyelesaian kasus yang terkesan seolah-olah berdasarkan pesanan pihak Pelapor.

Dalam pelaksanaan DPO terhadap diri pak Oki di rumahnya di Medan, pada dokumen foto yang dibuat keluarganya terlihat ada beberapa mobil mewah yang parkir di depan di rumahnya. Dan saat mereka istirahat makan siang terlihat juga pihak Pelapor di antara para aparat polda Medan dan Polda Babel.

Sehingga menimbulkan pertanyaan, seberapa besarkah biaya negara yang telah keluar untuk mensukseskan tugas aparat atas kasus yang bernuangsa sengketa perdata antara para Pelapor dan Terlapor, dan sejauhmana pula komitmen polisi untuk tetap tidak memihak ke salah satu pihak. Dari perjalanan penanganan kasus ini menunjukan indikasi ketidak wajaran dan dapat ditengarai adanya indikasi intervensi dari pihak Pelapor.

Awal perjalanan kasus :

Kasus ini berawal dari kerjasama investasi antara pak Oki selaku Direktur PT.IBP dengan investor untuk dana talangan guna melaksanakan ekspor zircon ke luar negeri untuk tanggal 15 Mei 2019. Dan buyer dari luar negeri sudah menyediakan jaminan pembayaran berupa L/C senilai USD 2,5 juta. 

Hengky sebagai mitra bisnis seolah-olah tertarik berinvestasi memenuhi dana talangan Rp. 10 Milyar untuk keperluan ekspor tsb. 

Pada tanggal 9 Mei 2019 ditandatanganilah perjanjian investasi dengan keuntungan 10 % bagi investor jika ekspornya sukses. Akan tetapi sampai pada tanggal 14 Mei Hengky hanya menyetor Rp. 600 juta, shipping & ekspor gagal. Walau demikian hengky tetap melanjutkan investasinya sampai Rp. 14,6 Milyar pada bulan berikutnya. Semua dana investasi disetor hengky ke rekening PT.IBP dan dikelolanya sendiri bersama bagian adm keuangan.

Dan Hengky berjanji pada pak Oki akan menambah lagi investasi sebesar Rp. 20,5 Milyar untuk pengembangan usaha tambang tsb. Pak Oki tetap menagih komitmen Hengky. 

Ditandatanganilah akta yang dibuat Notaris Wilson yang telah dipersiapkan Hengky di Medan.Dan kelanjutan setoran investasi untuk jumlah sebesar itu tidak pernah terjadi. Walau Hengky telah menyetor Rp.14,6 Milyar ke rekening perseroan, tetapi kenyataannya menurut pengakuan pak Oki Dia sendiri tidak pernah menikmati Rp. 1 (satu) rupiahpun dari dana investasi Hengky tsb. 

Ironisnya lagi, gaji pegawai dan biaya operasional tetap saja berasal dari pak Oki selama ini tanpa tersentuh oleh dana investasi yang tersimpan di rekening PT.IBP. Tertunggaknya beberapa bulan pembayaran listrik dan gaji pegawai di pabrik, menyebabkan Manajer pabrik Ferry Firmansyah berinisiatif sendiri menjual sebagian “zircon” pada tanggal 31 Maret 2020 guna memenuhi kewajiban perseroan atas tunggakan itu.

Pada tanggal 6 April 2020 pabrik didatangi petugas Brimob bernama Brigadir Valentinus Beni Gunawan berpakaian dinas dan Danu Firsada dengan membawa surat perintah tugas No.Sprint/20/IV/2020. Kemudian diikuti kedatangan Sdr.Dingin Parulian Pakpahan, SH.,MH dan rombongan yang mengaku Dirut.perseroan yang baru, bereaksi marah-marah.

Sementara Security bernama Syamsir tidak kuasa melarangnya karena adanya surat perintah yang diperlihatkan petugas Brimob. Pabrik dikuasai oleh pemilik baru dengan komposisi pemegang saham Hengky 60 %, Hinca I.Panjaitan 15 %, Iwan Dakota 10 % dan Jaiman Supnur 20 % berdasarkan Akta Notaris Mauludin Shati No.83 tanggal 26 Maret 2020. 

Dan pada akta tersebut pak Oki tanpa Jabatan, Hengky menjabat Direktur, sedangkan Komut dijabat oleh Hinca I.Panjaitan, salah seorang anggota DPR-RI di Jakarta. Sebelumnya pak Oki mendapat somasi dari kantor hukum Hermansyah Hutagalung, selaku kuasa hukum Hengky agar tidak mencampuri lagi urusan perseroan. 

Tanggal 15 April 2020 pak Oki dikirimi email dengan konten semua akta yang pernah ditandatanganinya bersama Hengky dalam format Pdf. Baru setelah 11 bulan kemudian pak Oki mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perseroan PT.IBP. Dia merasa ditipu mentah-mentah dan dirampas sahamnya sebesar 70 % tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Anggaran Dasar perseroan dan pasal 56 – 59 UU PT No.40 tahun 2007. 

Tanpa disadarinya ternyata isi akta notaril yang pernah ditanda tanganinya pada sore hari menjelang maghrib tahun lalu itu yang TIDAK dibacakan bunyi aktenya oleh si Notaris Wilson yang telah dipersiapkan Hengky, ternyata pak Oki sudah menandatangani sekitar 8 (delapan) akta yang baru bisa dia ketahui bunyi semua akta tsb setelah dikirimi via email dalam bentuk format Pdf. Sedangkan fisik Akta masih belum diterimanya. Untuk masalah pelanggaran kode etik notaris ini sedang ditangani MPN Wilayah Sumatera Utara.

Pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sidang praperadilan dilanjutkan, dan para pihak akan menyerahkan kesimpulannya masing-masing kepada Hakim. Dan sesuai jadual putusan praperadilan akan dibacakan Hakim tunggal Dede Agus Kurniawan, SH.,MH pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 di PN Pangkal Pinang. Pihak pak Oki juga sudah meminta Komisi Yudisial R.I untuk memonitoring jalannya persidangan Praperadilan ini yang tembusannya telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kep.Babel.

Yuntri berharap gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan. Apapun norma hukum dan system hukum itu dibuat dalam dan untuk kondisi normal, dan perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan pada saat kondisi tidak normal seperti pandemi covid-19 sekarang ini. Halmana telah diatur dalam pasal 3 Permenkes R.I No. 9/PMK.07/2020 tanggal 3 April 2020.

Sehingga ketidak hadiran pak Oki yang bukan seorang penjahat, terlambat memenuhi panggilan penyidik haruslah diberikan toleransi yang cukup atas keadaan memaksa “force majeur” seperti yang terjadi sekarang ini dan tidak bisa dipaksakan dijadikan sebagai alasan untuk buru-buru menerbitkan surat DPO pada kasus yang bernuangsa sangat kental unsur keperdataannya dari pada masalah pidananya. 

Kecuali untuk kasus ekstra ordinary crime seperti terorisme dan korupsi sangatlah tepat diberlakukan hal seperti itu. Diharapkan putusan praperadilan ini nantinya bisa sebagai koreksi bagi semua pihak untuk perbaikan dimasa mendatang. Dan jangan sampai pula hukum itu dijadikan oleh oknum sebagai alat pembenar/justifikasi untuk suatu tindakan yang mengarah kepada ketidak benaran dan tidak berkeadilan. ril

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *