April 6, 2020

Adian: Jangan Krimininalisasi Jurnalis Sadli Saleh!

Betawipos, Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini diwarnai kriminalisasi jurnalis kita. Pasalnya, wartawan liputanpersada.com, Moh Sadli Saleh (33) justru dipenjara karena mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah (Buteng), Samahuddin.

Politisi Partai Denokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu mengatakan kriminalisasi jurnalis patut direspon serius sebagai suatu ancaman bagi kebebasan pers dan demokrasi. Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Berkembangnya demokrasi suatu bangsa, ada peran strategis pers di dalamnya, sebagai penyampai pesan luas bagi publik, dan mempertinggi kebudayaan berdemokrasi dan berpikir kritis rakyat.

“Tidaklah tepat, bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, pihak keberatan, Bupati Buton Tengah, langsung melaporkan pidana ke polisi memakai UU ITE,” kata Adian dalam rilis yang diterima Redaksi Betawipos, Senin (10/02/2020).

Menurutnya, sepanjang isinya memenuhi prinsip jurnalistik, mestinya sesuai UU Pers, pihak yang berkeberatan bisa menempuh mekanisme berjenjang. Mekanisme itu bisa dengan membuat hak jawab, hak koreksi, atau lapor ke dewan pers yang berhak menilai suatu karya jurnalistik.

“Atau tempuh proses perdata. Bila dalam kasus Sadli proses itu tidak ditempuh dahulu, ini bentuk kriminalisasi jurnalis. Kami mengecamnya,” tegas anggota DPR RI tersebut.

Selain itu, Sekjen PENA 98 itu juga menyebut, polisi sebagai penerima laporan, mestinya menganjurkan pada pelapor, untuk lebih dulu menempuh proses sesuai UU Pers saat menerima laporan pengaduan. Hal itu harusnya disampaikan petugas sebelum memproses laporannya lebih jauh.

“Kapolri dan semua Kapolda mestinya aktif mensosialisasikan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Dewan Pers ke jajarannya terkait tahapan penyelesaian sengketa Pers,” imbuh Adian.

Adian juga menyayangkan dampak kriminalisasi Sadli, yang berdampak pada PHK istrinya dari tempatnya bekerja. Dirinya juga mengecam keras tindakan pemecatan sepihak pada istri Sadli Saleh, Siti Marfuah, yang bekerja sebagai staf honorer sejak tahun 2015 di Sekwan DPRD Buton Tengah hanya karena dikaitkan dengan profesi suaminya.

“Tak ada kaitannya tindakan wartawan Sadli dengan pekerjaan istrinya. Ini tindakan tak manusiawi. Apalagi anaknya masih bayi. Kementerian dan lembaga masyarakat sipil terkait mesti sikapi serius ini” pungkasnya.

Seperti diketahui, HPN diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Penetapan HPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Red