Diskusi publik Ada Apa Dengan KPK?

BETAWIPOS.COM, Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang menyisakan masa jabatannya didesak untuk segera mengundurkan diri. Alasannya, mereka dianggap telah bermain politik di internal lembaga anti rasuah, hingga menimbulkan kegaduhan di negeri ini.

Desakan itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik, Dr. Emrus Sihombing dalam diskusi publik di kawasan Panglima Polim Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019). Menurut Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut, para pimpinan dan karyawan yang sekarang tinggal menghitung hari masa jabatannya telah bermain politik hingga membuat negeri ini semakin gaduh. 

Gelombang aksi unjukrasa di Gedung KPK membuat negeri ini semakin gaduh

“Mereka itu lembaga hukum, bukan lembaga politik. Dengan menyerahkan mandat, itu perilaku politik. Menolak UU KPK, itu perilaku politik. Seharusnya mereka tidak berpolitik,” katanya dalam diskusi bertajuk Ada Apa Dengan KPK.

Karena itulah, orang-orang yang berada di KPK apakah itu PNS, pegawai maupun komisioner tidak boleh berada di posisi pro maupun kontra. Harusnya mereka bersikap sebagai juri yang hanya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Mereka harus berlaku independen dan netral.

“Ketika mereka (pegawai KPK) memilih pro, sebaiknya mereka keluar. Tidak boleh lagi menjabat,” katanya pada audiens termasuk Betawipos.com.

Yang menarik, saat Agus Rahardjo menyerahkan mandat kepada Presiden. Padahal kalau dilihat dari aturannya, pimpinan KPK itu pejabat tinggi negara. Mereka tidak berada di bawah Presiden. Tidak ada dalam undang-undang tentang penyerahan mandat kepada Presiden. UU KPK hanya mengatur pimpinan menyerahkan mandat jika mengundurkan diri, meninggal dunia dan tersangkut tindak pidana.

“Kalau saya memaknai sebagai orang komunikasi menangkap sinyal, Mundur donk kau kalau begitu!” tegas Emrus.

Hal senada juga disampaikan Prof Romli Atmasasmita yang merupakan anggota Tim Perumus UU Tipikor dan KPK. Menurut akademisi tersebut, justru mempertanyakan kekhawatiran Presiden Joko Widodo yang tidak berani memberhentikan Agus Rahardjo CS.

“Apa yang dikhawatirkan Presiden nggak berani memberhentikan Agus? Saya yang bikin UU nya kok. Ada apa dengan KPK?” katanya.

Romli juga mengingatkan, agar Revisi UU KPK tidak perlu ditunda-tunda lagi. Dirinya yang sejak awal turut berjuang membentuk lembaga anti rasuah tersebut akhir-akhir ini merasa cita-cita yang diperjuangkan makin melenceng jauh.

Dirinya juga menyayangkan sikap pimpinan KPK saat memasuki masa akhir jabatannya, justru membuat kebijakan krusial. Hal itu menyusul beredarnya pelantikan pejabat-pejabat struktural oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo.

“Nggak boleh! Kalau dia mengikuti aturan ASN kepegawaian, pejabat-pejabat yang sudah memasuki purna tugas, dia nggak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Tapi karena pimpinan KPK itu merasa berada di luar pemerintahan, ya itu yang terjadi,” katanya.

Meski demikian, lanjut Romli, kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa dikembalikan seperti semula. Tentu saja proses itu menunggu para pimpinan KPK terpilih menjabat.

“Ya bisa dikembalikan. Kalau mengeluarkan kebijakan, kembalikan saja dengan kebijakan pimpinan yang baru. Selesai!” katanya enteng.

Sementara pakar hukum Petrus Selestinus menyayangkan upaya pemberantasan korupsi yang hanya menekankan Operasi Tangkap Tangan (OTT) belaka. Sementara upaya pencegahan KPK terkait Laporan  Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) justru tidak pernah diekspose ke publik.

“Lalu untuk apa LHKPN diminta, dilaporkan tapi tidak pernah disampaikan ke publik?” katanya.

Namun semua sepakat jika Indonesia masih membutuhkan KPK. Hanya saja, model pemberantasan korupsi yang selama ini dilaksanakan penyidik yang perlu diperbaiki. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *