Ancam Laporkan Rizieq Shihab, Mantan Ketua Komisi Yudisial Kritik Almamaternya

Betawipos, DIY – Ancaman Komisi Yudisial yang akan mengambil langkah hukum terhadap terdakwa Muhammad Rizieq Shihab justru menuai kritik keras dari mantan ketuanya, Busyro Muqqodas. Busyro bahkan menyebut almamaternya itu telah bersikap partial dan krisis independensi.

Busyro yang dihubungi Betawipos menyebut, jika memang Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menggunakan kata ancam, artinya institusi tersebut telah menyimpang dari cita-cita rep.

“Jangan main-main kata Ancem itu! Kalo betul menggunakan kata Ancem ya. Itu tidak edukatif itu. Ini kritik saya pada almamater saya. Almamater saya itu pertama kali bukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tegas Busyro, Senin (22/03/21).

Menurutnya, jika apa yang disampaikan Ketua KY menggunakan kata ancam, kesan yang ditimbulkan adalah KY sudah bersikap partial. Selain itu, KY sudah mengalami krisis independensi. Padahal institusi tersebut lebih prestisius dibanding dengan KPK yang hanya diatur Undang-Undang.

“KPK itu hanya diatur oleh UU bisa untuk mainan anak-anak politisi itu. Tetapi kalau KY itu diatur di prestisius lho di UUD 45 lho. Pasal 24A. pasal 24B itu MK. Nah, karena diatur di UUD 45 kenapa kasuistis seperti ini nggak digunakan? Independen donk anak kandung reformasi,” tutur Busyro.

Busyro menengarai, kondisi yang dialami KY sekarang ini karena sejak awal proses seleksi komisionernya lebih dominan ditentukan pemerintah. Seperti halnya yang terjadi pada KPK hingga banyak yang menyebutnya sebagai boneka istana.

“Karena proses seleksinya kemarin lebih dominan pada pemerintah, pada Istana. Sama aja dengan proses KPK itu. Itu kan kalau orang mengatakan boneka istana itu. kalau itu orang lain lah, saya tidak mengatakan seperti itu,” katanya.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunjukkan, hakim yang memimpin sidang sempat meminta terdakwa dihadirkan di persidangan setelah memilih walk out. Akibatnya, Rizieq Shihab harus mengalami pemaksaan yang dilakukan petugas agar mau duduk di hadapan hakim. Menurut Busyro, seharusnya KY memproses kejadian-kejadian di luar kebiasaan seperti itu.

“Yang memerintahkan mendorong-dorong itulah yang harus diproses. Yang memproses Komisi Yudisial karena itu sudah masuk ruang pengadilan. Sehingga KY itu dulu… Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu ada biro investigasi namanya,” ungkap Busyro.

Dirinya menjelaskan, Biro investigasi tugasnya mencari informasi secara lengkap di lapangan sebelum dibawa ke pimpinan. Berdasarkan informasi itulah yang mendasari pimpinan KY dalam menegakkan kode etik hakimnya. KY tinggal memerintahkan Ketua PN melalui MA untuk bertanggungjawab juga. Karena pengadilan di Jakarta berada di bawah MA langsung. Busyro juga berharap fungsi media untuk menjadikan momentum tersebut menjadi kritik ke berbagai pihak secara proporsional.

“Dan feodalisme peradilan itu masih kuat di Indonesia. Ini sama aja denga feodalisme politik, feodalisme birokrasi kan semakin menguat. Sehingga kalau ada hakim itu takut kepada MA itu wajar. Nah sekarang MA yang proaktif, tidak usah didesak oleh masyarakat, tapi proaktif,” katanya.

Berdasarkan kaidah internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia, persidangan harus berjalan secara fair trial. Namun hal itu memang saat ini mengalami kendala terkait pandemi Covid-19. Lantas, bagaimana menyikapi pandemi tersebut antara dua kebutuhan yakni untuk memenuhi fungsi persidangan dalam mengungkap kebenaran materil dan formil?

Menurut Busyro, kesediaan terdakwa untuk menghadiri persidangan secara langsung justru merupakan momentum yang bagus bagi hakim menyikapi secara objektif melalui pemahaman gestur terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan.

“Semua aspek mempengaruhi bukan hanya aspek teknis, tapi juga bagaimana hakim bisa menyelami refleksi kejiwaan atau gestur para pihak yang sedang disidangkan. Itu terdakwa maupun saksi-saksi itu kan hakim juga perlu melihat penampilan langsung. Pengalaman saya 30 tahun sebagai advokat itu penting sekali gestur seperti itu. Dan ini penting juga terutama hakim,” tuturnya.

Terkait alasan Ketua KY yang menyebut hakim PN Jakarta Timur berwenang menentukan sidang secara online berdasarkan Peraturan MA nomor 4 tahun 2020, menurut Busyro kurang adil lantaran hanya terdakwa MRS saja yang dilarang hadir di persidangan secara langsung.

“Kan sejatinya peraturan itu merespon situasi. Sekarang kalau dalam situasi tertentu dimana harus dihadirkan dengan standar prokes super ketat mengapa tidak? Mengapa jaksanya bisa lalu terdakwa tidak boleh? Sehingga nanti ini berkembang pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi apakah harus daring? Timbul persoalan lagi. Jaksanya juga daring. Mengapa tidak? Jadi di sini hakim dihadapkan pada dilema moral itu,” papar lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar.

Busyro menyayangkan keputusan hakim yang memilih mengacu pada PERMA Nomor 4 tahun 2020 dibandingkan UU kekuasaan kehakiman lainnya. Pasalnya, PERMA secara hirarki perundang-undangan posisinya berada di luar cluster.

“PERMA itu kan bukan peraturan perundang-undangan itu. Jauh di luar cluster, tidak masuk cluster tata urutan perundang-undangan. Karena itu hanya peraturan internal Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Sebelumnya, KY mengindikasikan jika terdakwa Rizieq Shihab telah merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Akibatnya, Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum yang menurut Ketua Mukti Fajar berupa non litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi.

Mukti juga mengatakan jika langkah tersebut berdasarkan Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Majelis hakim juga memiliki kewenangan menentukan sidang dilaksanakan secara virtualm seperti diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *