Dilantik, Kapolri Listyo Sigit Prabowo Diharapkan Teladani Sosok Jenderal Hoegeng, Polisi Terbaik Negeri Ini

Betawipos, Jakarta – Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang baru dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diharapkan menteladani sosok Jenderal Hoegeng dalam memperbaiki citra Kepolisian RI. Listyo diharapkan mampu memperbaiki kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus HAM dan pemberantasan korupsi. Sosok Listyo dianggap tepat untuk melaksanakan amanat tersebut.

Presiden Joko Widodo, melantik Listyo di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/01/21). Sejumlah kalangan juga berharap banyak terhadap Listyo dalam menahkodai institusi penegak hukum tersebut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap, Kapolri yang baru berani membersihkan institusinya terkait masalah faksi-faksi di internal kepolisian hingga terjadi saling sandera dan mengganggu kinerja institusi.

“Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi. Sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri,” katanya seperti dikutip Betawipos.

Demikian halnya dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang saat uji kelayakan dan kepatutan Listyo di DPR RI pekan lalu menilai dirinya hanya sedikit menyinggung penyelesaian masalah HAM. Menurut Koalisi, kebijakan PAM Swakarsa berpotensi melanggar HAM karena tidak ada batasan yang jelas mengenai wewenang Polri dalam pengerahannya.

Koalisi juga menyinggung soal pernyataan Listyo yang ingin memberi rasa aman terhadap investor, solusi pemberian diskresi yang memungkinkan terjadinya penyiksaan dan extrajudicial killing. Demikian halnya dengan solusi penempatan anggota Polri di luar organisasi terkait pertanggungjawaban etiknya serta masalah korupsi di jajaran Polri.

Mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso, sosok ideal penegak hukum yang pernah dimiliki negeri ini

Kapolri Ideal, Jenderal Hoegeng Imam Santoso

Artinya, Kapolri yang baru dilantik diharapkan menjadi sosok ideal bagi penegak hukum negeri ini. Jika menyebut sosok polisi ideal, kita mungkin akan teringat kelakar mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng” kata almarhum Gus Dur kala itu di kediamannya di Ciganjur Jakarta Selatan.

Bukan tanpa sebab Gus Dur berseloroh demikian. Karena hingga saat ini hanya Jenderal Hoegeng-lah personal polisi terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Buku Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan karya Suhartono pada 2013 lalu menggambarkan bagaimana dedikasi sosok Kapolri kelima ini dalam menjalankan tugasnya. Ia sangat memegang teguh kedisiplinan dan menolak ‘upeti’ baik di institusi kepolisian ataupun lembaga lainnya.

Lantas, siapa sebenarnya Jenderal Hoegeng hingga namanya masyur di kalangan Kepolisian Republik Indonesia itu? Beliau terlahir dengan nama Hoegeng Imam Santoso pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Ayahnya, Sukario Hatmodjo pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan setempat.

Hoegeng kecil kala itu sering dipanggil Bugel lantaran tubuhnya yang gemuk. Lama-kelamaan nama panggilan itu berubah menjadi Bugeng, hingga berakhir menjadi Hugeng. Pada masanya, Hugeng mengenyam pendidikan di beberapa daerah berbeda. di usia enam tahun ia masuk Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Setelah itu ia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Pekalongan pada 1934.

Hoegeng kemudian belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) Westers Klasiek Yogyakarta pada 1937. Disana, Hoegeng membentuk sebuah band Hawaian untuk mendapat tambahan biaya hidup selama bersekolah. Dari Yogyakarta, Hoegeng melanjutkan pendidikannya ke Recht Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia tahun 1940.

Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Setelah itu Hoegeng diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.

Sebelum menerima jabatan Kapolri, Hoegeng pernah menjabat sebagai Kepala Djawatan Imigrasi (sekarang Dirjen Imigrasi) pada 1960-1965, lalu Menteri Iuran Negara pada 1965, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet tahun 1966 di era pemerintahan Presiden Soekarno.

Baru pada 1 Mei 1968, pangkat Hoegeng dinaikkan menjadi Komjen dan empat belas hari kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian di Mabes Polri, Kebayoran baru dengan inspektur upacara Jendral Soeharto.

Setelah menjabat, Hoegeng melakukan dua pembaruan yaitu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Menpangak menjadi Kapolri.

Hoegeng juga menjalin hubungan dengan pers untuk memperbaiki citra institusinya agar sebisa mungkin Polri terbuka ke masyarakat. Pemberitaan pers tentang kegiatan Polri, juga gagasan dan aspirasi masyarakat terhadap Polri merupakan “buku harian terbuka” Polri.

Dari buku Hoegeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa disebutkan, Keteladanan Hoegeng hingga kini belum ada polisi yang menyamainya. Sebelum pukul 7 pagi ia sudah tiba di kantornya saat sebagian besar stafnya belum tiba. Rute yang ditempuh dari rumah pribadinya di Menteng ke Mabes Polri, selalu berubah-ubah tiap hari. Tujuannya, untuk mendapat gambaran situasional dengan cara inspeksi tidak langsung tersebut. Dengan begitu, ia tahu persis kondisi lalulintas, termasuk kesiagaan polantasnya.

Pada perayaan-perayaan tertentu semisal malam takbiran, natal dan tahun baru, Hoegeng bersama jajarannya tak segan-segan turun langsung ke lapangan, ke pusat-pusat keramaian untuk memberikan kesan aman kepada masyarakat. Apa yang diajarkan di PTIK bahwa kehadiran polisi justru mendatangkan rasa tenteram kepada masyarakat sekitarnya, bukan rasa takut, sebab polisi bukan momok bagi masyarakat. Hanya para penjahat, atau yang bermaksud jahat, yang takut atau was-was terhadap kehadiran polisi.

Pada dasarnya seorang polisi adalah pelayan masyarakat, untuk menegakkan ketertiban dan keamanan umum. Polisi adalah polisi, itulah makna kedudukan dan perannya di tengah masyarakat. Dalam posisi sosial demikian, baginya seorang agen polisi sama saja dengan jenderal polisi.
Karena prinsip itulah, Hoegeng tidak pernah merasa malu, turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi, yang kebetulan sedang tidak ada di tempat.

Pernah suatu ketika, Hoegeng menjalankan tugas seorang polantas dengan berbaju dinas Kapolri saat terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk. Hoegeng menjalankannya dengan ikhlas, untuk memberi contoh anggotanya tentang motivasi dan kecintaan pada profesi.

Bahkan, Hoegeng enggan memasang gardu penjaga di halaman rumahnya agar senantiasa dekat dengan masyarakat. Ia tidak ingin ada yang merasa takut atau enggan bertamu ke rumah seorang Kapolri. Kalau ada yang enggan dan takut bertamu, justru Hoegeng merasa tidak enak, karena terisolasi.

Dalam buku itu dikisahkan, bahwa Hoegeng mengemban jabatan-jabatan sipil tersebut usai bertugas sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara di Medan.

“Saat diberitahu akan menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Kantor Kepolisian Provinsi Sumatera Utara, Hoegeng menyambutnya dengan antusias,” tulis Suhartono dalam bukunya.

Hoegeng yang tiba di Medan untuk pertama kalinya langsung berhadapan dengan pengusaha setempat yang menyiapkan ‘upacara penyambutan’ pejabat polisi baru di wilayah itu. Ia disuguhkan sebuah rumah berikut kendaraan untuk dirinya dan keluarga selama di Medan. Bahkan, panitia penyambutan telah menyiapkan sebuah hotel untuk beristirahat. Namun, semuanya ditolak secara halus, termasuk sejumlah perabotan rumah tangga yang dikirimkan ke rumah dinasnya disana.

Usai ditarik kembali ke Jakarta pada 1960, karir kepolisiannya sempat tak tentu arah. Sempat akan menjadi Kadit Reskrim Komdak Metro Jakarta (sekarang Polda Metro Jaya), namun jabatan itu tak kunjung diamanatkan lantaran perpecahan di tubuh kepolisian.

Semasa hidupnya, Hoegeng dikenal sebagai pribadi yang bersahaja dan sederhana. Meski menempati jabatan-jabatan strategis sebagai Menteri Iuran Negara yang sangat memungkinkan untuk memanfaatkan jabatan, tapi dirinya tak melakukannya untuk kepentingan pribadi.

“Meskipun Papi pernah menjadi menteri dan Kapolri, kami hidup dalam ekonomi yang pas-pasan. Bahkan adakalanya kekurangan,” kata Putra Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng dalam buku Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan.

Sejak berhenti sebagai Kapolri pada 1971 hingga tahun 2001, uang pensiun Hoegeng hanya sekitar Rp10 ribu per bulan. Belum lagi, jumlah tersebut masih harus dipotong dengan urusan-urusan lain. Baru pada 2001, ada perubahan surat keputusan sehingga uang pensiun Hoegeng naik jadi Rp1,17 juta per bulan.

“Tapi setelah Papi meninggal pada 2004, Mami hanya menerima separuh karena Mami pensiunan janda Kapolri,” tambah dia lagi.

Demikian besarnya dedikasi Jendral Hoegeng di kepolisian hingga namanya tetap harum sampai sekarang. Akankah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan menteladani Jenderal Hoegeng di kepolisian? Akankah sosok Listyo bakal menambah kelakar sekaligus sindiran Almarhum Gus Dur dari tiga menjadi empat polisi jujur? (berbagai sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *