Tue. Jul 7th, 2020

Driver Online Desak Pemerintah Revisi Aturan Kemitraan

1 min read
driver online

BETAWIPOS, Jakarta – Aliansi Nasional Driver Online mendesak pemerintah untuk merevisi aturan perjanjian kemitraan pihak aplikator dan perwakilan para driver. Hal itu menyusul alokasi order yang tidak merata di kalangan driver.

Koordinator Nasional ALIANDO, April Baja mengatakan, keadilan untuk seluruh driver online di Indonesia semakin hari semakin jauh dari cita-cita kemandirian dan kesejahteraan. Majunya pertumbuhan bisnis aplikator tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan mitra atau driver online khususnya roda empat.

“Kami adalah mitra bisnis dari perusahaan penyedia aplikasi seperti Gojek, Grab dan aplikasi lainnya yang serupa. Kami menyertakan modal antara lain berupa unit kendaraan yang kami beli sendiri, cicil angsuran sendiri, membayar asuransi kendaraan sendiri, perawatan dan perbaikan unit kendaraan kami sendiri. Namun situasi saat ini penghasilan kami sudah dalam keadaan yang tidak
menentu dengan tarif yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari hari. Hubungan kemitraan lemah dan tidak melibatkan mitra atau driver online,” kata April dalam rilis yang diterima redaksi Betawipos. Selasa (04/02/2020).

Karena itulah, ALIANDO akan menemui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk mengadukan nasib mereka selaku mitra bisnis perusahaan aplikasi. Tujuannya, agar pemerintah merevisi perjanjian kemitraan yang sejajar dan berkeadilan dengan melibatkan para driver. Mereka berharap pihak aplikasi melakukan pemerataan alokasi order dan ada transparansi potongan aplikasi.

“Kami mendorong Pemerintah hadir berwibawa dalam mengatur aplikator dan menyelesaikan permasalahan yang mitra atau driver online saat ini alami,” katanya.

ALIANDO juga berharap ada kanalisasi badan hukum dan tarif yang memenuhi 100% Angka KHL 2020 serta Komponen kendaraan. Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *