Hentikan Kasus 6 Laskar FPI, Eggie Sudjana: Polri Sudah Ceroboh, Harus Bayar Diyat

Betawipos, Jakarta – Bareskrim Polri tiba-tiba menghentikan kasus penyerangan polisi oleh para Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta – Cikampek setelah sebelumnya menetapkan 6 korban penembakan sebagai tersangkanya. Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktifis TPUA, Eggie Sujana menghimbau agar Polri membayar Diyat menyusul kecerobohan atau tindakannya yang gegabah dalam praktek penegakan hukum.

Dalam pernyataannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

“Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Terkait kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut. Dirinya menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan Komnas HAM.

“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” ujar Argo.

Menyusul penghentian kasus tersebut, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktifis (TPUA), Eggie Sujana menilai, Polri telah melakukan kecerobohan dan gegabah dalam praktek penegakan hukum.

“Itu bukti nyata ada kecerobohan atau gegabah dalam praktek penegakkan hukum di tingkat Polri. Kecerobohannya adalah, mengapa sampai keluar status tersangka kepada 6 syuhada itu? Kan sebelumnya harusnya ada koordinasi dong, untuk menentukan orang jadi tersangka,” papar Eggie yang dihubungi Betawipos pasca penghentian kasus tersebut, Kamis (04/03/21).

Menurut Eggie, seharusnya polisi memperhatikan Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) agar tidak melakukan kesalahan dalam menetapkan status hukum tersangka pada orang lain.

“Yang dimaksud penyelidikan itu apa? Yang dimaksud penyidikan itu apa? Itu prosesnya panjang, tidak bisa tiba-tiba orang jadi tersangka itu nggak bisa. Maka dengan alur itu sekarang dihentikan. Pertanyaannya, sebelum dihentikan ini sudah keluar dulu status tersangka. Itu bagaimana menjelaskannya?,” katanya.

Yang lebih penting, lanjut Eggie, Polri harus mengusut siapa yang melakukan kesalahan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun harus tegas dalam memberikan sanksi bagi anggotanya yang melakukan kesalahan tersebut.

“Yang kedua, dengan gegabahnya dan kecerobohannya yang jelas nyata ini, perlu diusut siapa yang melakukan itu di tingkat Kepolisian. Ini tentu satu tantangan buat Kapolri yang baru untuk membersihkan unsur apapun yang nggak bener di Polri gitu loh,” ujarnya.

Menurut Eggie, idealnya polisi membayar Diyat kepada keluarga korban sebagai ungkapan permintaan maafnya yang telah menyebabkan nyawa anggota keluarga mereka melayang. Dalam hukum Islam, ada istilah Qishash. Jika keluarga korban merasa kecewa dan enggan menerima Diyat, pelaku penembakan harus dihukum.

“Kaitannya dengan itu, seyogyanya polisi ya bayar diyat. Bener gitu. Datengin keluarga korban. Tapi kalau keluarga tidak memaafkan, siapa yang nembak harus diproses loh!” tutur Eggie.

Sebelum penghentian kasus penembakan 6 Laskar FPI di Tol Jakarta – Cikampek KM 50 itu, Eggie kepada Betawipos menyebut, hukum Islam bisa menggeser urusan pidana ke perdata dengan cara Qishash. Meski demikian, polisi juga harus tetap menyampaikan pengakuan bersalahnya kepada keluarga korban.

“Keluarga korban dikasih diyat tolong dihargai, jangan murah dong! 100 M misalnya. Jadi 6 orang 600 M, kasih keluarga korban. Itu upaya agar hatinya senang dan udah maafkan gitu loh. Itu ilang pidana itu. Artinya tidak perlu lagi dituntut polisi. Tapi polisi harus ngaku salah dan bayar diyat. Kan negara punya duit banyak. 600 M mah kecil lah,” paparnya.

TPUA juga memprotes keras secara hukum pernyataan pihak Bareskrim yang menyatakan 6 suhada itu sebagai tersangka. Karena tindakan itu amat bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 77 KUHAP.

“Orang yang sudah meninggal tidak dapat dijadikan objek hukum atau dijadikan tersangka. Bahkan kalau orang meninggal, semua perkara habis, tutup gitu loh! Tapi mengapa kok dijadikan tersangka? Belajar ilmu hukumnya dimana itu? Siapa dosennya?” katanya.

Kalau aparat mengabaikan koridor hukum, akibatnya tindakan yang dilakukan akan kacau dan liar. Padahal, Polri seharusnya menjunjung tinggi Sumpah Tribrata nya untuk melindungi, mengayomi dan melayani rakyat.

“Kalau tidak berdasarkan ilmu, maka tindakannya ngaco, tindakanya jadi liar, barbar. Sayang, Kepolisian dipakai sebagai lembaga yang justru menindas rakyat. Polisi itu harus melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Tribrata itu artinya,” katanya. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *