Kapolri Keluarkan Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Begini Isinya:

Betawipos, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 yang ditandatangani Kapolri pada Jumat, (19/02/21).

Dalam Surat Edaran tersebut, dirinya mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasalnya, penerapan UU tersebut dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri seperti dikutip Betawipos dalam Surat Edaran tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri mengedepankan edukasi dan langkah persuasif untuk menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Langkah tersebut juga dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri juga diminta mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. Selain itu, penyidik harus memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital. Caranya, dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

“Penyidik juga harus mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,” pinta Kapolri dalam edaran tersebut.

Dalam menerima laporan masyarakat, penyidik harus tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Selanjutnya ia bisa menentukan langkah yang akan diambil. Sejak penerimaan laporan, penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan memfasilitasi serta memberi ruang kepada pihak yang bersengketa untuk mediasi.

Selain itu jajarannya harus melakukan kajian dan gelar perkara dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber, berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” pesan Kapolri.

Selain itu penyidik harus berkoordinasi dengan JPU, termasuk memberikan saran dalam mediasi di tingkat penuntutan. Demikian juga pengawasan berjenjang di setiap langkah penyidikan yang diambil.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” pungkas Kapolri dalam Surat Edaran. Ril

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *