KM 50 Pelanggaran HAM Biasa, Marwan: Komnas HAM Tidak Independen!

Betawipos, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai sudah tidak independen dan merupakan bagian dari pemerintah. Hal itu menyusul laporan penyelidikan kasus pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) sebagai pelanggaran HAM biasa.

Anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Marwan Batubara menyayangkan laporan penyelidikan Komnas HAM yang dinilai sarat intervensi. Seharusnya, Komnas HAM tidak mengabdi kepada rezim karena dibayar menggunakan APBN dari uang rakyat.

“Itu kita yakin ada intervensi lah. Ada kepentingan lah itu. Harusnya (Komnas HAM) independen. Mereka itu lembaga independen yang dibayar APBN dari uang rakyat yang mestinya dia bekerja untuk rakyat tapi dia bekerja untuk rezim,” ujar Marwan pada Betawipos, (11/04/21).

Menurutnya, pemerintah menerima laporan tersebut meskipun tidak kredibel, sumir dan diduga sarat rekayasa. Karena isi laporan Komnas HAM sesuai harapan pemerintah. Padahal, temuan TP3 dari saksi-saksi, dokumen dan sejumlah narasumber menunjukkan pembunuhan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Jika sudah demikian, peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, sebagaimana didefinisikan Pasal 7 dan 9 UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM.

“Maksud saya gini, apa yang ditulis disitu kan terbuka dan ada dasar hukumnya merujuk pada aturan-aturan yang berlaku. Tapi karena mereka itu jahat, merekayasa laporan yang tadinya hanya laporan pemantauan, mereka kasih judulnya laporan penyelidikan,” papar Marwan.

Karena itulah, saat audiensi dengan sejumlah fraksi di DPR, TP3 telah meminta agar “Laporan Penyelidikan” tersebut dibatalkan. Pembatalan laporan Komnas HAM yang tidak kredibel memang sangat layak dilakukan.

Dirinya beralasan, Komnas HAM sengaja menggunakan dasar hukum yang tidak tepat atau disengaja misleading. Tujuannya agar terhindar dari pembuatan kesimpulan yang mengarah kepada adanya pelanggaran HAM berat. Untuk itu Komnas memilih UU No.39/1999 tentang HAM sebagai dasar pelaksanaan fungsi/kegiatan.

“Kita mau ngasih tahu ke rakyat, ini lho pemerintah sama Komnas HAM ini melakukan rekayasa dan manipulasi informasi kebohongan publik. Terserah kalau tidak dipercaya ya bantah saja. Dan sebaliknya DPR juga harus tahu ini masalah. Kenapa kok diam aja? Ini kan nyawa orang, bukan nyawa ayam,” katanya.

Selain itu, sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No.39/1999 yang dilakukan Komnas HAM mestinya hanya masuk kategori pemantauan dan bukan penyelidikan. Demikian juga Pasal 89 UU No.39/1999 ayat (3) huruf f, g dan h memerintahkan Komnas HAM harus memperoleh persetujuan Pengadilan agar dapat melakukan fungsi pemantauan. Faktanya Komnas HAM belum pernah meminta dan memperoleh persetujuan dimaksud

“Sehingga hasil pemantauan otomatis tidak valid dan mestinya batal demi hukum jika dijadikan sebagai dasar proses hukum selanjutnya,” ungkapnya.

Komnas HAM sengaja memanipulasi status hasil pemantauan sebagai hasil penyelidikan. Untuk itu pada 8 Januari 2021, melalui keterangan pers bernomor 003/Humas/KH/I/2021 Komnas HAM nekat memberi judul pemantauannya sebagai “Laporan Penyelidikan”, sebagaimana terpampang pada cover buku laporan. Laporan hasil pemantauan yang tidak valid inilah yang disampaikan Komnas HAM ke Presiden Jokowi.

“Karena tidak valid, maka penyidikan Bareskrim Polri pada tiga tersangka saat ini, dimana satu orang dinyatakan tewas akibat kecelakaan, mestinya harus segera dihentikan,” tegasnya.

TP3 enggan menemui Komnas HAM lagi, menyusul laporan penyelidikan tersebut. Pihaknya hanya bisa berharap, rakyat sadar jika laporan tersebut dimanipulasi. TP3 juga akan segera mengungkapkan hal-hal faktual melalui buku putih.

“Nanti kita lihat lah. Karena toh mereka itu sudah bagian dari pemerintah. Yang penting kita sudah sampaikan ke Presiden, silakan mau basa-basi, mau hipokrit nggak masalah. Yang penting kita sudah menyatakan pendapat dan mengungkap hal-hal faktual. Nanti kita tambahin dengan buku putih,” katanya.

Sebelumnya, sesaat setelah penyerahan “Laporan Pemantauan” tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik secara khusus merasa penting untuk menyatakan tidak adanya pelanggaran HAM berat.

“Kami menyampaikan sebagaimana sinyaleman di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan, sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu”, kata Taufan saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (14/1/2021).

Taufan mengatakan untuk masuk kategori pelanggaran HAM berat sejumlah indikasi harus terpenuhi. Salah satunya, rencana pembunuhan yang terstuktur dan terkomando dengan baik. Misalnya ada satu desain operasi, ada perintah terstruktur, terkomando dengan baik.

“Itu tidak kita temukan. Oleh karena itu, memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan” tambahnya.

Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD pun ikut memberi pernyataan sesat dan menyesatkan terkait pelanggaran HAM berat. Dirinya mensyaratkan kriteria lebih “berat”. Saat audiensi TP3 dengan Presiden Joko Widodo pada 9 Maret lalu, Mahfud memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kriteria itu antara lain terstruktur, sistematik dan masif (TSM).

“Pertama, dilakukan secara terstruktur. Artinya dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang, dan memiliki target. Misalnya targetnya bunuh 6 orang, yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini larinya ke sini, itu terstruktur,” kata Mahfud.

Kedua, sistematis. Yakni adanya tahapan-tahapan serta perintah pembunuhan laskar tersebut. Ketiga, masif yang menimbulkan korban meluas.

“Kalau ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka, kita adili para pelakunya berdasarkan UU No.26/2000″ imbuh Mahfud pada Jumat (9/4/2021) lalu.

TP3 yakin bahwa Mahfud paham kriteria peristiwa pelanggaran HAM berat bukanlah TSM, tetapi sistemik atau meluas, sebagaimana diatur Pasal 7 dan Pasal 9 UU No.26/2000. Istilah dan kriteria TSM sebelumnya dikenal dalam perkara gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat menyidangkan perkara sengketa pilkada di beberapa daerah. Pelanggaran berkriteria TSM telah diputuskan MK untuk sengketa pilkada Tebingtinggi melalui Putusan No.12/PHPU.D-VIII/2010. Setelah itu, MK pun telah pula memutuskan minimal delapan sengketa pilkada berkriteria TSM lainnya, sesuai Putusanputusan MK No.22, 25, 27, 28, 41, 45, 158 dan 166/PHPU.D-VIII/2010.

“Apakah mungkin seorang Menko Polhukam tidak paham tentang kriteria TSM hanya berlaku dalam peristiwa pelanggaran pemilu, bukan dalam peristiwa pelanggaran HAM? Jika Mahfud menyatakan peristiwa pelanggaran HAM berat harus memenuhi kriteria TSM, maka bisa dianggap terjadi kebohongan publik,” katanya.

Jika Mahfud mengatakan hal tersebut karena kurang mendapat informasi, maka sebagai seorang menko Mahfud telah melakukan kesalahan besar terhadap negara dan rakyat, sekaligus berlaku zolim terhadap korban pembunuhan. Pasal 9 UU No.26/2000 menyebutkan: kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; dan seterusnya.

Menurut Pasal 9 UU No.26/2000 di atas, agar memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat, serangan tidak harus bersifat meluas dan sistemik. Cukup hanya salah satu, bersifat meluas atau bersifat sistemik, maka pelanggaran tersebut sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat.

“Karena itulah TP3 menggugat pernyataan yang sesat dan menyesatkan dari Mahfud MD” katanya. 

Serangan meluas atau sistematis sengaja ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Syarat meluas atau sistematis adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada jumlah korban, tindakan dengan skala besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius (Case No.ICTR-96-4-T, September 2, 1998, para 580). UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma 1998 belum mendefinisikan mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, pengertian sistematis atau meluas tersebut dapat menggunakan yurisprudensi, antara lain dalam International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), dan doktrin.

Meskipun demikian, tidak berarti Komnas HAM dan pemerintah dapat begitu saja merekayasa penggunaan/penerapan peraturan dan hukum, sekaligus memanipulasi informasi dan membohongi publik, sehingga kejahatan kemanusiaan terhadap enam laskar FPI hanya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa. Rekayasa dan manipulasi informasi ini seolah telah menjadi kebenaran mutlak, terutama akibat kekuasaan dan jaringan yang dimiliki dalam menyebar informasi secara sepihak.

Saat audiensi, Presiden Jokowi mempersilakan TP3 menyerahkan alat bukti jika telah terjadi pelanggaran HAM berat. Mahfud menyatakan penentuan pelanggaran HAM berat tidak cukup hanya atas dasar keyakinan. Bahkan dalam konferensi pers setelah audiensi, Mahfud sempat berujar kalau TP3 tidak punya alat bukti. Namun begitu, kata Mahfud, jika memiliki alat bukti, silakan TP3 menyampaikan kepada pemerintah.

“TP3 telah meyakinkan pemerintah dan publik bahwa alat bukti tersebut akan dibuka pada waktunya,” imbuh Marwan.

Sebetulnya, dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Komnas HAM saja, jika tidak terjadi rekayasa hukum dan manipulasi informasi, serta pernyataan Mahfud, Komnas HAM sudah bisa menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Untuk itu, jika proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di internal Polri tetap dilanjutkan, maka sangat pantas bagi rakyat menggugat Komnas HAM dan Mahfud MD. Selain itu, sesuai komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus itu secara adil, transparan dan bisa dinilai publik, Presiden Jokowi perlu memerintahkan Kapolri untuk segera menghentikan proses hukum internal Polri. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *