Komisaris PT. DBG, Robianto Idup Dituntut Pidana Penjara 3 Tahun 6 Bulan

BETAWIPOS, Jakarta – Terdakwa Komisaris PT. Dian Bara Genoyang (PT DBG), Robianto Idup mendapat tuntutan jaksa selama 3 tahun 6 bulan kurungan. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/08/20).

Dalam persidangan, di hadapan Ketua Majelis Hakim, Florensia Kendengan, Jaksa Penuntut Umum, Boby Mokoginta dari Kejari Jakarta Selatan menyatakan Terdakwa Robianto Idup telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

“Menyatakan bahwa dakwaan kami terhadap terdakwa Robianto Idup terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenananya kami memohon majelis hakim menghukumnya selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan penjara potong selama dalam tahanan sementara,” ujar Boby seperti dikutip Betawipos saat membacakan tuntutannya.

Menurut JPU terbuktinya tindak kejahatan penipuan yang dilakukan Robianto Idup, sepenuhnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ditambah alat bukti yang ada sebelumnya. Keterangan saksi a charge (memberatkan) yang satu dengan yang lainnya di persidangan saling bersesuaian dan mendukung adanya tindak kejahatan penipuan dilakukan Robianto Idup yang pemilik saham mayoritas PT DBG itu sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Atas Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Herman Tandrin mengalami kerugian puluhan miliar rupiah karena telah berulangkali mengerjakan proyek penambangan dan menghasilkan batubara senilai puluhan miliar rupiah juga bagi PT DBG, namun invoice yang beberapa kali dijanjikan akan dibayar saat menyuruh kontraktor (PT GPE) tersebut bekerja tetap saja tak kunjung dibayarkan atau ditepati.

JPU Boby Mokoginta dan Marly Sihombing dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya mendakwa Robianto Idup tidak saja dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Namun dalam requisitornya, JPU membuktikan pasal 378 KUHP saja telah dilanggar oleh terdakwa Robianto Idup yang dalam persidangan terungkap mempunyai kewenangan penuh di PT DBG.

Setelah mendengar tuntutan JPU itu, Ketua Majelis Hakim Florensia Kendengan menanyakan terhadap terdakwa Robianto Idup yang mengikuti persidangannya secara virtual di dalam tahanan Polda Metro Jaya. “Apakah terdakwa mendengar tuntutan jaksa dan mengerti,” tanya Florensia, yang dijawab Robianto Idup, “ iya saya dengar dan mengerti Bu Hakim,”.

Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Robianto Idup sebelumnya disebutkan bahwa kasus penipuan itu terjadi dari awal hingga penghujung 2012. Bermula kerja sama bisnis atau pertambangan batubara antara Robianto Idup dari PT DBG dan Herman Tandrin dari PT.GPE. Oleh karena mereka sudah saling kenal jauh hari sebelumnya,  pihak PT GPE telah terlebih dahulu mengerjakan pembuatan jalan, pelabuhan dan fasilitas lainnya di kawasan pertambangan PT DBG sebelum dibuat perjanjian kerja sama. Awalnya PT GPE selaku kontraktor tambang  dibayar PT DBG. 

Namun, pada tahapan-tahapan pembayaran berikutnya invoice atau tagihan tersebut tidak dicairkan PT. DBG. Padahal, PT. GPE sempat beberapa kali mengancam menyetop pelaksanaan pekerjaan karena tak dibayar. Tetapi janji-janji akan segera bayar jika dilaksanakan lagi pekerjaan tetap saja tak kunjung direalisasikan atau ditepati PT DBG. Padahal dalam kurun waktu tersebut PT DBG dapat menjual sekitar Rp 71 miliar batubara dari hasil penambangan PT. GPE. (Acil/SK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *