Sat. Mar 28th, 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi Bukan Lembaga Setengah Dewa

Warga Peduli KPK

Warga Peduli KPK berharap lembaga anti rasuah harus tetap ada Dewan Pengawasnya

BETAWIPOS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah Lembaga Setengah Dewa. Karena manusia yang ada di dalam KPK juga bukanlah makhluk yang sempurna. Untuk itulah Dewan Pengawas KPK harus tetap ada agar menjadi lebih baik.

Demikian halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang cita-cita saat dibentuknya lembaga anti rasuah itu baik agar tidak ada korupsi di Indonesia. Namun selama lembaga itu masih dijalankan oleh manusia, tentunya perlu Dewan Pengawas agar berjalan on the track sesuai apa yang dicita-citakan.

Warga Peduli KPK atau WP KPK menyatakan mendukung dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 30 tahun 2002 tengang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Revisi tersebut dinilai mereka dapat menguatkan lembaga antirasuah itu, bukan untuk melemahkan seperti yang diwacanakan beberapa kalangan itu.

Pengamat Politik dari Indopolling Network, Wempy Hadir dalam jumpa pers Warga Peduli KPK menyampaikan hal senada. Ia menilai, bahwa perlu ada perbaikan lembaga penegakan hukum seperti KPK ini, salah satunya melalui Revisi UU KPK.

Yang paling ironi adalah temuan BPK, yakni berdasarkan audit BPK memberikan Status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Terhadap Laporan Keuangan KPK Tahun 2018 di mana ada miliaran rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan di sana.

“KPK perlu diawasi biar on the track. Jangan super body tidak bisa diawasi. Perlu lembaga pengawas (badan pengawas KPK),” kata Wempy di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Ditegaskannya, revisi UU KPK itu jelas untuk memperkuat KPK. Ia menduga jika ada yang menolak revisi tersebut dipastikan orang tersebut belum membaca draftnya.

“Alasannya perkuat posisi KPK, sebagai lembaga hukum. Kalau tidak diawasi akan bahaya digunakan kekuatan politik. Biar terjadi akan terjadi kekacauan hukum,” tegasnya pada Betawipos.com

Terkait Badan Pengawas KPK, Wempy menilai bahwa hal tersebut menjadi domain presiden dan DPR untuk membahasnya.

“Isinya bisa dibicarakan antar DPR dan Presiden. Jumlahnya jangan terlalu banyak, sekitar 5 atau 6 orang. Yang penting berkualitas, tidak terlibat masalah hukum, bisa sari LSM, Akademisi atau profesional,” pungkasnya.