KPK Jadi ASN, Aktifis: Apa Artinya KPK Sama Jaksa? Sebut Madam Bansos Saja Takut

Betawipos, Jakarta – Geger kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menyebut-nyebut nama Madam Bansos dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat masyarakat gerah. Terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani menyebut nama Madam Bansos yang merujuk ke Puan Maharani dan Herman Hery.

Apalagi, perubahan status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan makin meruntuhkan kewibawaan lembaga anti rasuah tersebut. Aktifis Pro Demokrasi (Prodem) Bambang Isti Nugroho menyebut, perubahan status itu dipastikan bakal menggerus keperkasaan KPK di mata para koruptor dan masyarakat.

“Ah, apalagi itu. Ampun kita udah. Apa artinya dengan jaksa? Kita hanya ditipu-tipu gitu ngapain?” ujar Bambang saat dihubungi Betawipos, Kamis (25/03/21).

Menurutnya, jika KPK berstatus sebagai ASN akan sama halnya dengan lembaga penegak hukum negara lainnya. Jika sudah demikian, cita-cita reformasi untuk membentuk lembaga independen demi menekan tingginya perilaku korupsi di negeri ini gagal total.

“Untuk apa kita bernegara, bikin lembaga ad hoc, ekstraordinary? Tapi kalo ASN ya gimana? Hakim, jaksa itu kan ASN. Kita mau mengharapkan apa sama mereka? Walaupun secara teoritik mereka trias politika,” katanya.

Sayangnya, lanjut Bambang, kelompok-kelompok oposisi sama sekali tidak memikirkan persoalan tersebut. Mereka hanya mau memberikan dukungannya jika memiliki kepentingan yang sama. Karena itulah, Prodem terus akan menyuarakan ketidak adilan meski tanpa dukungan kelompok-kelompok oposisi lainnya.

“Oposisi ini selain berserakan juga terengah-engah dipites (diinjak) sama penguasa. Temen-temen ini kikir. Mereka ini karena barangkali kena pandemi dan tidak bisa membantu misalnya untuk makan, pengobatan. Jadi tidak ada dukungan, solidaritasnya merosot jauh. Jadi kita hanya bisa berharap dari diri sendiri, kita harus berusaha nggak usah menggatungkan orang lain. Karena orang lain juga punya agenda sendiri-sendiri,” papar warga jalan Guntur Jakarta Pusat tersebut.

Seperti halnya kasus korupsi dana Bantuan Sosial yang diduga melibatkan Herman Hery dan Puan Maharani, pihaknya melakukan aksi di Kantor KPK meski dengan massa yang terbatas. Tujuannya hanya ingin agar mereka yang terlibat korupsi dana Bansos mendapat ganjaran.

“Aksi kemarin itu adalah aksi-aksi dari kelanjutan aksi-aksi yang sudah-sudah. Dan kita akan terus melakukan aksi untuk sampai pada seluruh yang terlibat dalam korupsi bansos diadili,” tegas Bambang.

Menurut Bambang, KPK sendiri juga tidak berani menyampaikan nama-nama tokoh publik yang diduga terlibat. Seperti nama Madam Bansos yang merujuk pada Puan Maharani, putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Soal Madam Bansos itu adalah nama yang diucapkan atau dibocorkan oleh KPK sendiri. Jadi Madam Bansos itu bukan rekayasa kita. Itu adalah nama yang sudah dilansir oleh media massa. Dan itu dari KPK sumbernya. Dan ketika kpk bertanya, anda tahu itu? Ya saya jawab, anda yang bikin sendiri. Nama itu kan bukan nama dari saya. Tapi nama itu dari sini,” katanya.

Bambang yakin masyarakat mengetahui siapa yang disebut Madam Bansos itu yang melindungi adalah PDIP. Hanya saja tidak ada yang berani secara terang-terangan mengatakannya. Akibatnya, angka korupsi terus merangkak di negeri ini.

“Sebetulnya masyarakat itu tahu siapa Herman Heri, siapa itu Madam Bansos. Persoalanya apa masyarakat yang namanya civil society, ulamanya, agamawannya, inteletualnya, orang islamnya itu tahu kalau yang melindungi dua koruptor itu PDIP. Dan kita nggak berani mengatakan itu. Itu yang menjadi soal,” paparnya.

Sayangnya, nyali lembaga independen sekelas KPK juga ikut-ikutan ciut hingga masyarakat menganggap lembaga antirasuah itu berdiri di dua kaki alias mencari aman. KPK kerap menyebut azas praduga tak bersalah untuk orang-orang kuat yang dicurigai terlibat.

“Makanya banyak orang bilang, KPK itu sebagai Komite Pelindung Koruptor. Karena KPK itu mendua. Di satu sisi dia itu digelontor uang milyaran untuk melakukan operasi terhadap pelaku koruptor, tetapi di sisi lain yang memberi jabatan itu pemerintah. Mereka, itu tau nama itu. Tapi dia menggunakan yang disebut dengan praduga tak bersalah,” tambahnya.

Bambang menengarai, KPK mencari cara aman itu untuk menghindari kejaran bukti-buktinya pada para penyidik. Dengan tidak menyebutkan nama secara langsung, penyidik bisa bermain politik hukum dan bisa berkelit.

“Menunjuk itu nggak berani. Takutnya kalau menunjuk dia dikejar, mana buktinya kalau ini? Kalo nama itu kan entah berentah. Nanti kalau disebut si Puan Maharani anaknya Megawati, anggota DPR, Ketua DPR, nanti akan menjadi persoalan. Maka tidak menyebut nama itu,” katanya.

Dirinya mendesak agar KPK sebagai lembaga independen berani untuk mengatakan siapapun yang terlibat kasus korupsi. KPK jangan sampai menjadi jongos atau pesuruh rezim penguasa. Alasannya, lembaga ad hoc itu kedudukannya setara dengan Presiden dan MPR.

“Kita sebut dengan Madam Bansos. Harusnya yang mengatakan itu adalah mulutnya KPK. Untuk apa dia dibayar rakyat kalau dia takut? Jangan jadi Ketua KPK, jangan jadi anggota KPK donk kalau dia takut. Wong dia lembaga independen kok. Nggak ada urusannya dengan partai politik. Di negeri ini kamu sama MPR sama Presiden itu sama tingginya,” pungkas Bambang. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *