April 6, 2020

Merebaknya Virus Corona, Presiden Harus Tetapkan Status Kedaruratan

Betawipos, Jakarta – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan status Darurat Kesehatan Global atas wabah Virus Corona yang menyebar ke seluruh dunia pada 30 Januari 2020. Status ini merupakan peringatan keenam, setelah sebelumnya WHO memberikan hal yang sama pada wabah Virus SARS dan H5N1 (flu burung), wabah Ebola di Afrika Barat (2014-2016), polio (2014), Virus Zika (2016) dan wabah Ebola yang masih mengamuk di Republik Demokratik Kongo. Atas status tersebut WHO menghimbau semua negara di dunia untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Virus Corona pada negara masing-masing.

Namun, menurut Hermawanto,
Advokat & Komite Hukum Kesehatan Indonesia, hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan status kedaruratan kesehatan Masyarakat atas penyebaran virus Corona, padahal tindakan pemerintah yang selama ini lakukan adalah tindakan-tindakan kedaruratan dalam menghadapi epidemi – penyakit menular, seperti penjemputan WNI dari Wuhan Tiongkok, Penghentian Penerbangan dari dan keluar negeri untuk beberapa negara tertular, penerapan protocol kesehatan di bandara, pelabuhan dan sarana-sarana transportasi umum, dan lain-lain adalah contoh dari tindakan kedaruratan atas pencegahan penyakit menular.

“Sayangnya tindakan pemerintah tersebut tidak didasari bahkan tidak segera disusul dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini melalui rilis yang diterima redaksi Betawipos, Minggu (08/03/2020).

Sehingga, lanjutnya, kondisi itu menimbulkan risiko hukum yang rumit dikemudian hari, termasuk pada pemerintah daerah, dalam pengerahan sumber daya yang ada guna pencegahan dan penaggulangan penyebaran Virus Corona.

Pemerintah tidak perlu takut pada risiko status darurat kesehatan, dampak social-ekonomi dan lain-lain, karena status darurat kesehatan sesungguhnya telah menjadi status darurat di seluruh dunia sebagaimana penetapan WHO, apalagi sekarang Negara Indonesia sudah diketahui oleh seluruh dunia sebagai negara yang warganya positif Virus Corona, oleh karena itu penetapan status darurat kesehatan semata-mata demi mempermudah upaya pengerahan semua sumber daya yang ada secara maksimal dan mendapatkan perlindungan hukum dikemudan hari, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena setidak-tidaknya tindakan yang baik juga harus didasarkan pada status hukum yang benar.

“Semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, sesungguhnya menunjukkan upaya yang serius untuk penanggulangan dan pencegahan Virus Corona dalam keadaan “darurat kesehatan” dan tentunya demi rasa kemanusiaan, namun selayaknya seluruh tindakan baik itu, didasari oleh ketentuan hukum yang ada,” katanya.

Berdasar pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, tegas menyatakan penetapan status darurat kesehatan adalah kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini tentunya adalah presiden selaku kepala pemerintahan. Dan pemerintah tidak bisa menggunakan dasar hukum UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah dengan semua peraturan pelaksananya, karena memang berbeda karakter, objek dan pola penyebarannya, sehingga tidak tepat penggunaan istilah Keadaan Luar Biasa (KLB) maupun Wabah.

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.” katanya merujuk Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2018.

Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, seperti diamanatkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 6/2018.

Patut dicatat, pengerahan sumber daya secara kedaruratan dengan semata-mata mendasarkan pada status darurat kesehatan dari WHO, tidak bisa dibenarkan secara hukum, karena status internasional tidak bisa secara otomatis berlaku secara nasional, hal ini sejalan dengan berlakunya prinsip “primat hukum nasional” pada hukum negara kita. Oleh karenanya tetap dibutuhkan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh presiden agar semua pengerahan sumber daya secara darurat dibenarkan secara hukum.

Oleh karena itu demi melindungi semua pihak para pejuang kesehatan masyarakat pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah selayaknya Presiden segera menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

“Ini saya sampaikan sebagai himbauan untuk perlindungan para pejuang kesehatan masyarakat Indonesia. Salam sehat dan terlindungi,” pungkasnya. Ril