MS Ka’ban: Jokowi Minta Dikritik itu OMDO

Betawipos, Jakarta – Politisi senior Malam Sambat Ka’ban menyebut permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat proaktif menyampaikan kritiknya pada pemerintah adalah OMDO alias Omong Doang. Alasannya, orang-orang yang vokal menyampaikan kritiknya harus dibebaskan jika memang ingin dikritik.

“Kalau memang dia menyatakan, silakan saya dikritik. Lha itu Syahganda, Jumhur Hidayat, Anton, kemudian yang lain-lain itu kenapa ditangkap? Kenapa diperiksa? Harusnya dia bilang, eh, semua yang mengkritik itu bebasin! Itu baru. Ini kan cuma OMDO, jadi kecenderunganya Omong Doang,” kata mantan Menteri Kehutanan ini pada Betawipos, Senin (15/02/21).

Selain itu, Presiden Jokowi juga harus mengembalikan penterjemahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada khitahnya. MS Ka’ban mengingatkan bahwa UU ITE awalnya untuk mengawal transaksi ekonomi. Sayangnya, UU tersebut malah dipakai untuk menjeratkan kebebasan masyarakat untuk berpendapat.

“Kalau memang benar yang mengkritik-kritik itu bebasin atas perintah Presiden. Apalagi mau merevisi UU ITE. Ngapain merevisi UU ITE? UU nya itu nggak salah, yang salah itu yang menterjemahkannya. Kan UU itu untuk transaksi ekonomi, bukan kebebasan berpendapat,” papar mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

Menurutnya, UU ITE sebenarnya dibuat dalam rangka mengawal transaksi ekonomi melalui elektronik. UU itu seharusnya untuk mencegah orang melakukan kejahatan atau menjelek-jelekkan produk kompetitornya. Rencananya, pemerintah meminta DPR untuk merevisi pasal-pasal karet yang rentan disalahgunakan.

“Sebenarnya sebelum membuat undang-undang itu sudah ada tekad, maksud. UU dibuat untuk ABCD. ABCDnya tidak terpenuhi, ngapain untuk menjerat kebebasan berpendapat? Akhirnya aparat polisi mencari pasal-pasal. Jadi menurut saya, minta dikiritk itu sekedar basa basi. Dan itu tidak pantas dilakukan Presiden,” terang Ka’ban.

Dirinya juga menyoroti terkait persoalan Buzzer pemerintah yang dianggap melanggar UU karena tidak menggunakan nomenklatur yang jelas. Para Buzzer yang hanya memanfaatkan kebebasan berpendapatnya justru mendapat support dari penyelenggara pemerintahan.

“Seperti kemarin dikatakan menggunakan APBN berarti Buzer ini front terdepan dari pemerintah kalau menggunakan APBN. Dan itu juga kalau saya sebagai orang yang pernah di DPR jelas, itu melanggar UU karena dia menggunakan nomenklatur apa? Dia masuk dalam wilayah operasi apa penugasan mereka itu,” ujarnya.

Ka’ban menambahkan, selama ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus melakukan gerilya konsolidasi di daerah-daerah. Alhasil, para simpatisan dan pendukung KAMI terus meningkat. Upaya tersebut mengingat tindakan represif terhadap sosok pengkritik hingga merekamelakukan penyelewangan.

“Kita terus mengadakan konsolidasi-konsolidasi dengan tokoh-tokoh daerah. Jadi kita terus merajut semangat Indonesia bersatu, bagaimana negara ini kembali ke semangat surut ke daerah. Setiap hari KAMI bertambah pengurusnya, pemerintah represif kita tidak ingin mencari masalah,” pungkasnya. cdx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *