April 6, 2020

Oknum Kades Bojonggede Diduga Korupsi Dana Desa

BETAWIPOS, Bogor – DM, oknum Kepala Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, diduga melakukan korupsi dana desa. Ada beragam modus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan Dede. Di antaranya, triwulan (SILTAP) staff desa tidak pernah diberikan Dede secara utuh sehingga selalu dipotong dengan alasan jumlah staff desa yang banyak.

“Sesuai dengan LPJ adalah Rp4.2 juta, tapi yang diterima Rp1.5 – 2,5 juta,” ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Selain itu, lanjutnya pada Betawipos, DM diduga juga kerap melakukan pungutan liar (pungli) gotong royong para pedagang di wilayah Desa Bojonggede melalui LPM yang kegiatannya dilakukan setiap bulan. Proyek Taman Desa Lapangan Siaga juga tidak ada progresnya. Bahkan tidak ada pembangunan yang signifikan di Lapangan Siaga. Karena Lapangan Siaga masih belum tertata sebagai Taman Desa, padahal anggarannya sudah keluar dan pembangunan tidak sesuai dengan LPJ.

“Kalau masalah dugaan korupsi kisaran 10-20% dana desa. Kami masyarakat Bojonggede menilai dana desa itu untuk masyarakat bukan untuk pribadi, seperti yang Bapak Jokowi bilang anggaran tersebut dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya.

Namun realisasinya, dalam pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan. Anggaran kotaku diterima tidak sesuai anggaran. Sebagai masyarakat Bojonggede pihaknya berharap ada sanksi tegas yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun ke daerah untuk memantau, jika memang ada korupsi di desa tersebut. Di harapkan KPK harus segera sigap atas dugaan korupsi di Desa Bojonggede.

“Penggunaan dana desa tidak dimusyarawarahkan. Jika pun ada, musyawarah hanya dengan orang-orang terdekat dan pilihannya saja. Selain itu, sertifikat prona juga perlu pengawasan karena sampai sekarang belum jadi sertifikat, tapi masyarakat sudah dikenai biaya rata-rata Rp 1 – 1,5 juta per sertifikat,” jelasnya.

Terpisah, Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, dana desa yang peruntukannya untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat maka
harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa maka harus segera diperiksa, siapa yang menyalahgunakan dan memanfaatkan dana desa tersebut.

“Apalagi jika adanya dugaan pemotongan pemotongan dana, maka jelas tidak manusiawi itu,” ujarnya.

Arifin menegaskan, jika benar ada anggaran fiktif di Desa Bojonggede seperti proyek taman yang tenyata tidak ada serta pemotongan honor staf desa dengan kisaran Rp1,5 – 2,5 juga maka hal tersebut sangat berbahaya untuk kelangsungan pembangunan desa. Oleh karena itu oknum yang bertanggungjawab di desa tersebut
harus segera diperiksa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kami berharap jika oknum tersebut memang bersalah, dapat diberikan hukuman yang maksimal,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, DM yang dikonfirmasi belum menjawab. Sambungan telpon dan Whatsapp yang dikirimkan belum dibalas. Pesan yang disampaikan via WA juga tidak dibaca. (*)