Pemberantasan Korupsi Memburuk, MAKI: Bubarkan Saja KPK!

Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyayangkan prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin merosot sekarang ini. Bahkan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman sampai melontarkan ujaran bernada sarkasme agar KPK dibubarkan.

“Udah dibubarkan saja kpk selesai bagi saya,” ujarnya saat dihubungi Betawipos, Rabu (28/04/21).

Kekecewaan Boyamin ini beralasan lantaran lembaga antirasuah di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sudah tidak perkasa lagi. Menurutnya, KPK periode kepemimpinan Firli dinilai paling buruk dibanding periode-periode sebelumnya karena banyak kesalahan yang terjadi.

Boyamin menyebut, ulah personil KPK yang tidak berintegritas menjadi salah satu penyebab prestasi anak kandung reformasi itu makin jauh dari yang dicita-citakan. Pertama, kata Boyamin, ulah anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK berinisial IGAS yang terbukti mencuri barang bukti emas hampir 2 kilogram. Lalu ada lagi penyidik KPK yang memperdagangkan perkara sejak awal penyidikan.


“Kalo dulu pernah ada itu, AKP Suparman bukan memperdagangkan perkara cuman ada saksi tersangka terus ngasih uang. Padahal memang dia hanya jadi saksi. Lha kalo sekarang ini kan pada posisi berjanji untuk menghentikan kasus penyelidikan. Kan sudah memperdagangkan perkara,” katanya merujuk pada penyidik AKP Stephanus Robin Pattuju terkait kasus Walikota TanjungBalai yang ditanganinya.

“Terkait pencurian barang bukti emas itu nakal kecil. Seperti tadi Suparman, itu nakal kecil. Tapi penyidik yang sekarang nakal besar. Nakal besarnya itu pencurian informasi kemudian geledah di Jomlin bocor dan akhirnya batal penggeledahannya,” imbuhnya.

Dirinya merasa, ulah para ‘tikus’ di internal KPK itu bersumber pada revisi UU KPK. Karena revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK inilah, semangat, nilai-nilai lama yang sederhana, bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi dan integritas tinggi itu terkikis semua sekarang ini. Karena revisi teraebut mencantumkan ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) memunculkan suatu kekhawatiran jika SP3 itu bisa dibuat sejumlah pihak untuk main-main.

“Sedikit terbukti dari SP3 Syamsul Nursalim kemarin. Ya mestinya berjuang terus ke pengadilan, bukan meng-SP3. Semangatnya dulu kan dengan segala resikonya, periode Agus Raharjomembawa ke pengadilan meskipun putusnya beda jadi perjuangan itu ada. Kalo SP3 ini kan seperti belum berperang sudah menyerah,” katanya.

Sudah kondisi KPK sedemikian parah, pemerintah justru menyiapkan perubahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi pegawai KPK. Upaya inilah yang makin menggerogoti independensi dan adrenalin KPK dalam memberantas korupsi.

“Menurunkan adrenalin KPK itu ada dua, ASN dan boleh SP3. Kalo dulu kan semangat betul untuk membuktikan kasus korupsi karena tidak boleh menghentikan. Nah kalo sekarang, terserah. Kalo nggak ketemu, kalo nggak sampai malem, kalo nggak serius lagi ya dihentikan,” paparnya.

Terkait kekhawatiran upaya pemberantasan korupsi kerap melawan orang-orang yang duduk di pemerintahan, menurut Boyamin memang itu kewajibannya. Hanya saja tujuan perlawanannya untuk memberantas oknum yang bersalah.

“Melawan korupsi itu kan melawan pemerintah. Yang bisa korupsi itu siapa kalo bukan pemerintah? Memang bisa swasta melakukan korupsi? Kan tidak,” tuturnya.

KPK harusnya merasa bersalah kalau ada rasa ewuh pakewuh atau tidak enak jika melawan pemerintah. Karena upaya yang dilakukannya adalah untuk menegakkan good and clean government.

“Melawan pemerintah yang seperti apa dan membela pemerintah seperti apa? Membela pemerintah yang benar, yang tidak korupsi. Yang korupsi ya oknum pemerintah kan? Gitu aja,” katanya lagi.

Jika ada kemauan, pemerintah dan DPR bisa menganulir revisi UU tersebut. Hal itu semata-mata untuk mempertahankan bubarnya negeri ini karena kecemburuan daerah akan aset negara yang dikorupsi.

“Lho gampang toh yo. Presiden bersama DPR tinggal membuat Perpu pembatalan revisi kan selesai kalo memang tanggungjawab sama negara ini agar tidak bubar,” ujarnya.

Karena ada revisi inilah, lanjut Boyamin, kita tidak bisa berharap lagi karena korupsi akan semakin merajalela, kesejahteraan dan keadilan akan semakin compang-camping. Akibatnya, banyak rakyat yang bakal tidak puas dengan pemerintahan. Imbasnya, banyak wilayah yang merasa tidak menikmati harta kekayaan negara karena dikorupsi di pusat lantas mereka memisahkan diri.

“Seperti Papua memberontak itu karena apa? Karena urusan kesejahteraan, bukan yang lain karena ideologi atau apa. Mereka seperti itu karena kesejahteraan yang timpang,” tuturnya.

“Sekarang terbukti toh karena revisi ini membuat KPK semakin buruk. Setelah sadar menjadi buruk masak mau dibiarkan saja? Kalo dibiarkan kan berarti berharap KPK bubar dan mereka tidak sadar atau mungkin cuek kalau negara ini juga bubar kan gitu,” pungkasnya. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *