Pospera Ancam Jerat Arya Sinulingga Ke Ranah Hukum Gara-Gara Ini

Betawipos, Jakarta – Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga terancam dilaporkan ke ranah hukum oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera). Hal itu menyusul pernyataan Arya yang dinilai memfitnah Pospera sebagai penyebab kerugian PT Timah.

Menurut Sarmanto Tambunan SH selaku Ketua LBH Pospera, Pospera tidak memiliki Komisaris di PT Timah. Pernyataan Arya itu dinilai mengada-ada dan mendiskreditkan Pospera.

Sementara itu, Perum Damri yang selama ini melayani banyak trayek perintis sejak tahun 2015 hingga 2019 sudah mendapatkan Laba. Tahun 2015 laba Perum Damri mencapai Rp 2.9 milyar sementara tahun 2016 labanya mencapai Rp 40.6 milyar. Setahun kemudian laba Damri berkisar Rp 7.1 milyar. Lalu tahun 2018 laba Rp 21.5 milyar dan tahun 2019 laba Rp 43.2 milyar.

“Dengan demikian pernyataan Arya Sinulingga yang mengkaitkan kerugian PT Timah dengan keberadaan Komisaris dari Pospera adalah sesuatu yang tidak benar dan nyata berbentuk fitnah,” katanya seperti dikutip Betawipos, Senin (9/10/2020).

Sarmanto juga menyebut Komisaris yang berasal dari POSPERA sejak 2014 hingga 2019 hanya ada tujuh yakni di dua perusahaan BUMN dan 5 anak perusahaan BUMN. Berdasarkan Tupoksi Komisaris dan Dewan Pengawas di UU 19 tahun 2003 pasal 31 dan PP nomor 45 tahun 2005, tugas dan kewenangan Komisaris / Dewan Pengawas hanya sebatas mengawasi Direksi dan memberi Nasehat.

“Jadi bukan mengambil keputusan dan melakukan tindakan operasional perusahaan,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Pospera menuntut Arya Sinulingga untuk meminta maaf secara terbuka melalui 3 media cetak Nasional, 3 media Televisi dan 10 Media Online Nasional. Arya juga harus melakukan klarifikasi dan penjelasan langsung kepada DPP POSPERA.

“Apabila dalam waktu 3 x 24 sejak Jumpa Pers ini dan tuntutan kami tersebut tidak dilakukan, maka kami akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan secara serentak dan bersama-sama dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum di 28 Polda Se Indonesia,” ancam Sarmanto.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, lanjut Sarmanto, pernyataan Arya Sinulingga mengandung kebohongan dan Fitnah serta secara terang-terangan dan menyebarkan kebencian terhadap kehormatan organisasi yang sah secara hukum.

“Pernyataan Arya Sinulingga telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 jo pasal 28 UU No 11 tahun 2008, sebagaimana dirubah dalam UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 310 jo pasal 311 KUHP,” paparnya.

Sebelumnya, Arya Sinulingga mengomentari link berita “PT Timah Merugi” di Whatsapp Group Membangun Negeri pada 5 November 2020 dengan kalimat “Banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama lima tahun pada rugi semua…. bikin pusing memang”.

Akibatnya, capture tersebut beredar luas hingga salah satu mantan Dewan Pengawas dari PENA 98 mencoba meminta klarifikasi. Namun Arya Sinulingga justru menyebut contoh kerugian lainnya juga dialami Perum DAMRI. Par

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *