April 6, 2020

Presiden Jokowi Harus Perintahkan Bahas RUU KPK

Presiden Jokowi

Prof.DR.Bambang Saputra SH,MH, cendekiawan muda berprestasi berharap Presiden Jokowi perintahkan jajarannya untuk bahas RUU KPK

BETAWIPOS.COM, Jakarta – Presiden Jokowi diharapkan segera memerintahkan jajarannya untuk duduk bersama legislatif membahas RUU tersebut. Karena kontroversi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) harus segera diselesaikan.

“Hemat saya, Bapak Presiden Jokowi agar tidak setengah hati dalam menyikapi persoalan RUU KPK ini. Beliau harusnya segera memerintahkan menterinya untuk membahas RUU tersebut bersama DPR untuk segera disahkan,” tegas Prof.DR.Bambang Saputra SH,MH, cendekiawan muda berprestasi.

Pada Betawipos, Bambang menilai, sudah sepantasnya KPK memiliki undang-undang yang lebih komprehensif. Karena KPK harus menangani kasus korupsi besar dari sisi restorative justice (keadilan bagi semua pihak). Apalagi penanganan korupsi selalu menjadi masalah yang kompleks. Maka sudah ideal jika Presiden mengakomodir semua pihak demi kebaikan bersama, dan bukan mempeti-es-kan RUU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

“Karena RUU KPK menjadi bagian dari kemajuan sebuah era pemerintahan itu sendiri. Harapannya, duduk bersama membahasnya adalah langkah dan solusi terbaik yang diambil Presiden,” paparnya.

Terkait kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa RUU tersebut akan melemahkan kewenangan KPK, menurut Bambang hal tersebut sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu akan mendapat support yang besar, bukan hanya dari masyarakat semata melainkan dari aparatur negara lainnya.

“Mengenai RUU KPK maka KPK tidak perlu khawatir atau merasa dikebiri atau dibantai. Karena dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini, KPK tidak sendirian. Masih ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki tanggung jawab sama dalam memerangi korupsi. Saya yakin, sekarang Kepolisian dan Kejaksaan sudah sangat professional dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya yang dihubungi Betawipos.com, Sabtu (7/9/2019).

Guru Besar Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) ini memaparkan, memasuki era revolusi 4.0, tingkat kejahatan korupsi sudah lebih canggih. Para koruptor akan lebih licik dalam menjalankan aksi bejatnya. Oleh karena itu tanpa adanya bantuan dari Polri dan Kejaksaan, KPK tidak akan bisa berjalan dengan sendirian. Sehingga dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di negeri ini, KPK tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus bersinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas serupa.

“Adanya pasal-pasal dalam RUU itu terbaca bahwa di era digitalisasi ini sudah semestinya KPK bersinergi dengan institusi lainnya. Sinergi itulah yang justru memperkuat dan bukan sebaliknya,” tandasnya.

Prof.DR.Bambang menjelaskan, “Memperkuat” di sini bukan berarti RUU harus dirancang dan dipaksakan untuk membuat KPK menjadi lembaga negara yang superbody. Bersinergi juga harus difahami sebagai upaya pemberantasan korupsi agar jalannya tidak sempoyongan dan berjalan sempurna, maka harus dilakukan secara konprehensif. Dari sudut pandang tersebut, letak keberhasilan pemberantasan korupsi itu sebenarnya ada pada pencegahan yang dilakukan sebelumnya. Jadi keberhasilan KPK bukan penangkapan-penangkapan setelah terjadinya tindak pidana.

“Paradigma inilah (penangkapan) yang sudah semestinya diluruskan. Dalam menangani kasus korupsi keberhasilan KPK adalah pada pencegahannya dan bukan penangkapannya. KPK merupakan suatu lembaga di hulu yang menyadarkan orang-orang agar tidak berlaku korupsi. Bukan menunggu di hilir untuk menangkapi siapa-siapa yang korupsi,” urainya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, RUU itu dibuat untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti rasuah. Maka kesuksesan KPK dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran semua elemen bangsa, terutama lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Dan, letak kesuksesan KPK dalam memberantas korupsi itu justru karena merangkul lembaga-lembaga lainnya untuk bekerja sama.

“Di sini kita jangan berburuk sangka bahwa RUU ini kepentingan siapa. Tetapi yang harus dipahami bahwa RUU yang sekarang itu eksistensinya jauh lebih konprehensif dibanding UU KPK yang lahir sebelumnya,” tambahnya.

Atas dasar itu, RUU KPK yang konprehensif adalah sebuah keharusan demi perbaikan negeri ini ke depan. Prestasi pemberantasan korupsi tidak dipandang pada sebatas penangkapan-penangkapan saja. Yang lebih utama adalah pencegahan-pencegahan sebelum terjadinya tindakan korupsi itulah yang paling utama. Karena majunya suatu bangsa ditandai dengan tingginya kesadaran masyarakatnya untuk tidak korupsi.

Sebelumnya, para pimpinan KPK berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk menolak Revisi UU KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, penolakan mereka atas Revisi UU KPK dianggap akan melemahkan kinerja KPK. Sehingga revisi tersebut bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. Konvensi itu menegaskan, Indonesia harus memiliki lembaga anti korupsi yang pelaksanaannya diatur secara khusus dan independen dalam UU Tipikor.

Secara spesifik revisi UU KPK, menyangkut proses penyadapan yang perlu dilaporkan ke Dewan Pengawas bentukan DPR. Selain itu, ada delapan poin draft revisi yang ditolak. Poin-poin itu meliputi independensi KPK, Penyadapan dipersulit, Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi. Begitu juga Penuntutan Perkara yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. Lalu ada Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dan Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan. Poin terakhir yakni Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN. (Red)