Saksi Candra Tarigan Mangkir Di Sidang Pengadaan Lahan TPA Desa Dokan Kabupaten Karo

Betawipos, Medan – Sidang lanjutan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kab. Karo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, pada Senin (24/8/2020). Sayangnya, Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karo, Candra Tarigan yang menjabat saat proyek TPA berlangsung justru mangkir.

Sidang dengan Terdakwa Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karo, Baron Kaban dan Rusdianto ini beragendakan mendengarkan keterangan 6 saksi. Mereka yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo yaitu Johanes Manis, Dumaris Simbolon, Abet Nego Aritonang, Elida Tinambunan, Fransiscus Hendra Manik, yang merupakan pemilik perusahaan dalam tender Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dokan.

Sementara itu, seorang saksi lainnya, Candra Tarigan, yang merupakan Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karo (Saat proyek TPA berlangsung) Namun  tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak jelas.

“Ya benar dalam sidang ke dua ini mengagendakan pemeriksaan saksi, tahun ini 6 saksi kita hadirkan 5 di antaranya pemilik perusahaan yang menjadi pemenang tender pengadaan TPA, dan 1 oranglagi yakni Candra Tarigan, yang merupakan kepala dinas kebersihan dan pertamanan, namun beliau tidak hadir, tanpa keterangan yang jelas, “ Ujar Akbar Pramadhana, SH, Kepala Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Karo, pada saat di konfirmasi Betawipos via Whats App, Senin (24/08).

Akbar menjelaskan dalam sidang tersebut, kelima pemilik perusahaan itu mengaku meminjamkan perusahaannya ke Rusdianto yang merupakan salah satu terdakwa, ironisnya kelima pemilik perusahaan tersebut tidak mengetahui untuk apa digunakannya.

“Kelima saksi yang merupakan pemilik lima perusahaan yang di pinjamkan ke Rusdianto, ironianya mereka tidak mengetahui untuk apa perusaannya di gunakan,” terangnya.

Lebih lanjut Akbar menjelaskan, ke lima saksi tersebut juga menjelaskan terkait pemalsuan tandatangan dan stempel oleh terdakwa Rusdianto dan pencairan dilaksanakan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan, dan di situ juga letak kesalahan Baron Kaban, selaku PPK tidak melakukan pertemuan dengan ke lima pemilik perusahaan pada saat tandatangan kontrak.

“Dikarenakan tandatangan dan stempel di kontrak itu dipalsukan oleh terdakwa Rusdianto, di situ juga kelalaian PPK, karena seharusnya PPK dalam bertanda tangan kontrak dengan rekanan itu harus bertemu, penanda tanganan kontrak tersebut seharuanya di lakukan berhadap-hadapan,” imbuhnya.

Seperti Diketahui, pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Andryani Sitohang dan Akbar Pramadhana, dari Kejari Karo dalam dakwaannya terdakwa Baron Kaban dan terdakwa Rusdianto telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. 

Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut diduga telah melanggar pasal Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Acil/SK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *