Tak Hanya Revisi UU ITE, Refly Harun Sarankan Presiden Jokowi Perbaiki Poin-poin Ini

Betawipos, Jakarta – Pakar Hukum Ketatanegaraan Refly Harun mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang minta masyarakat proaktif memberikan kritik pemerintahannya. Namun dirinya menyarankan agar pernyataan Presiden juga diimbangi dengan revisi sejumlah regulasi dan perbaikan perilaku penegak hukumnya.

Demikian dikatakan Refly melalui sambungan telepon dengan Betawipos, di Jakarta, Senin (22/02/21). Menurut Refly, pernyataan Presiden sudah tepat untuk menjunjung tinggi demokrasi karena kritik merupakan bagian dari demokrasi.  

“Jadi kalo kita mau mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi ya kita harus menghargai kritik dan sikap oposisi dari para stakeholder bangsa ini. Jadi tidak perlu alergi dengan kritik,” kata Refly.

Meski tidak sepenuhnya pemerintah alergi kritik, dalam beberapa hal justru kritik yang disampaikan masyarakat malah menemui masalah. Ada kalanya kritik malah berbuah tindak kriminal, dianggap menyebarkan berita bohong, mengandung ujaran kebencian dan sebagainya.

“Namanya kritik itu kan gayanya macem-macem. Ada yang satir, ada yang sarkastis, ada yang sopan. Tapi intinya adalah kritik. Pemerintah harus berbesar hati, jangan melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang kritis atau yang menyampaikan kritik,” ujar lelaki kelahiran Palembang, 51 tahun silam itu.

Umumnya, lanjut Refly, aparat berkilah jika pengkritisi melakukan pelanggaran hingga harus ditahan. Padahal, kualifikasi pelanggaran tentu saja berasal dari subjektifitas penegak hukum. Jika para pendukung rezim melakukan pelanggaran tidak dikriminalisasi, sementara yang bukan pendukung rezim rasanya mudah sekali dijerat hukum.

“Contohnya kasus Ustadz Maher At Tuwailibi. Orang sakit kok ditahan. Sehingga mati di tahanan gitu,” kata peraih gelar master di Universitas Notre Dame ini.

Terkait permintaan pemerintah agar DPR melakukan revisi UU ITE, menurut Refly belum dirasa cukup lantaran UU ITE hanya salah satu jeratan pasal karet. Masih ada pasal-pasal yang dirasa menjebak para oposisi dalam melancarkan kritiknya. Ada pasal-pasal dalam KUHP dan UU No 1 Tahun 1946 tentang Pidana yang juga sering digunakan untuk mempersangkakan orang. Dalam KUHP ada pasal penghinaan, pasal provokasi dan hasutan. Sementara di UU Pidana juga ada pasal berita bohong, yang sering digunakan.

“Masalahnya, aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan UU ITE tapi juga sering menggunakan KUHP dan UU No 1/1946 tentang perbuatan pidana itu untuk menjerat orang-orang yang kritis itu loh. Ya kita hargailah revisi UU ITE, tapi juga harus kita perbaiki UU yang ada dan juga perilaku penegak hukumnya,” paparnya.

Refli menekankan, yang urgent untuk dibenahi adalah keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakkan demokrasi. Jika ada yang dirasakan tidak adil, Presiden bisa memerintahkan Kapolri untuk merevisinya. Kapolri juga harus selektif menangani penggunaan UU ITE.

Selain itu di pasal penghinaan, yang bersangkutan yang harus  melapor dan bukan orang lain. Karena selama para pendukung rezim sering mengadukan orang yang mengkritisi junjungannya.

Yang ketiga, aparat tidak main tangkap jika belum mengganggu ketertiban umum atau memunculkan sebuah chaos. Jika Presiden menjalankan semuanya, iklim demokrasi akan jauh lebih baik dan tidak memunculkan ketakutan.

“Bayangkan, kritik itu bisa jadi penghinaan, bisa jadi pencemaran nama baik, bisa jadi ujaran kebencian, ya tergantung konstruksi polisi dan para pengadu,” kata Refly Harun mengakhiri perbincangan. red 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *