TP3 Enam Laskar FPI Desak Polri Selidiki Dua Mobil Mencurigakan di TKP

Betawipos, Jakarta – Polri harus menelusuri temuan baru dalam kasus terbunuhnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI), yakni dua mobil asing yang dicurigai berada di lokasi kejadian. Pasalnya, ada indikasi pemiik kedua mobil itu merupakan aktor intelektual yang berusaha mengorbankan polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Demikian dikatakan Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI, Abdullah Hehamahua, yang dihubungi Betawipos, Jumat (19/03/21). Abdullah berharap, tiga polisi yang bertugas dan ditetapkan sebagai tersangka bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar aktor intelektual kasus itu. Dirinya tidak ingin penegakan hukumnya hanya berhenti pada ketiga polisi tersebut,

“Saya berharap bahwa tiga orang ini bisa menjadi entri poin, pintu masuk untuk membongkar siapa sebenarnya dalangnya, siapa sebenarnya yang penyerta, siapa sebenarnya otaknya. Sehingga jangan sampai tiga orang ini dikorbankan seperti kasus Novel Baswedan,” kata Abdullah. 

Ucapan Abdullah ini bukan tanpa alasan karena berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan TP3 sendiri, ada kejanggalan tentang keberadaan dua mobil yang mencurigakan di lokasi kejadian, KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Karena itulah dirinya mempercayakan aparat kepolisian untuk menyelidiki dan menemukan kaitan pemilik kedua mobil dalam kasus tersebut.

“Seperti dalam rekomendasi Komnas HAM menyebutkan, ada dua mobil itu bukan mobil polisi. Mobil siapa itu? Nah itu yang perlu diungkap sehingga bisa ketahuan. Berarti ini bisa saja polisi dikorbankan,” ungkap mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Artinya, lanjut Abdullah, kasus tersebut seolah tindakan polisi padahal ada pihak lain yang mengorbankan ketiganya. Sehingga ada kemungkinan polisi tidak berniat untuk membunuh tapi ada pihak lain yang seakan-akan mengatasnamakan polisi membunuh kenam korban itu.

“Maka penyidik Polri harus mengejar itu. Dua mobil itu siapa pemiliknya? Siapa lembaganya? Institusi siapa? Seperti itu. Maka kemudian bisa diketahui bahwa ada instruksi dari siapa,” kataya.

Selain itu, penyidik Polri diharapkan sudah menyelidiki komunikasi para anggotanya yang tengah bertugas saat kejadian. Sepanjang pengalamannya sebagai penasehat KPK, institusi anti rasuah itu memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan sejak sebelum kejadian. Karena itulah, para tersangka yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kerap tak bisa berkelit.

“Saya tidak tahu apakah polisi sudah menyita atau belum HP daripada tiga orang itu. Atau HP dari semua anggota polisi yang berangkat pada tanggal 6 sore sampai 7 pagi itu. Disita nggak HPnya? Kemudian dieksplorasi siapa saja yang bicara dengan mereka? Apakah ada atasan? Ada instruksi dan seterusnya,” paparnya.

TP3 sendiri dalam waktu dekat akan menyerahkan buku putih kasus pembunuhan keenam laskar FPI tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Abdullah menyebut, keinginan itu sudah disampaikan kepada Presiden, beberapa waktu lalu.

“Semua (bukti-bukti). Mulai dari sebelum, selama dan sesudah (kejadian) itu untuk kita penuhi unsur pelanggaran HAM berat, terstruktur, sistematis dan atau masif. Itu semua data-data yang ada,” papar Abdullah.

Dirinya berharap, dengan penyerahan buku putih tersebut pemerintah mengikuti Undang-undang yang berlaku terkait pelanggaran HAM berat.

“Ya ikuti aja UU 26 Tahun 2020 tentang pelanggaran HAM berat. Sehingga kasusnya harus diadili di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa,” ujarnya.

Abdullah mengingatkan, agar para tokoh agama, aktifis hingga ormas Islam untuk merapatkan barisan. Alasannya, rezim kali ini sudah mulai dikuasai pihak-pihak yang anti Pancasila dan UUD 45 sekaligus anti Islam.

“Percaya deh! Nanti akan kena seperti itu. Karena rezim ini sudah mulai dikuasai orang-orang yang anti kepada Pancasila,, UUD 45, khususnya yang anti kepada Islam,” pesannya.

Dirinya berharap, Jokowi akan bersikap fair di akhir proses hukum kasus penembakan di KM 50 tersebut. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah disebutkan jika hukuman yang pantas bagi pembunuh adalah hukuman mati.

“Kalo misalnya Jokowi fair, ya diikuti Pasal 338 KUHP karena membunuh dengan perencanaan dan penganiayaan ya hukuman mati. Kalau misalnya tidak, maka lawyernya akan banding, kemudian kasasi sampai kemudian terjadi putusan Mahkamah Agung. Itu menurut KUHP,” paparnya

Sebelumnya, dua mobil yang direkomendasikan Komnas HAM untuk didalami adalah Avanza hitam dengan nopol B 1759 PWQ san Avanza silver B 1278 KJD. Kedua mobil inilah yang sempat mengalami serempetan dengan mobil yang ditumpangi para laskar FPI tersebut. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *