Firli Bahuri Mangkir Penuhi Panggilan Komnas HAM, MAKI Uji Materi UU HAM

Betawipos, Jakarta – Mangkirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berbuntut panjang. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berinisiatif mengajukan Uji Materi Undang Undang HAM ke Mahkamah Konstitusi, pekan depam

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, alasan Firli enggan menghadiri panggilan Komnas HAM tersebut telah membuat polemik pro dan kontra di masyarakat. Karena itulah pihaknya mengajukan uji materi UU No.39 Tahun 1999 itu seberapa efektif Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Termasuk kewenangan memanggil seseorang untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya terkait aduan dugaan Pelanggaran HAM,” kata Boyamin melalui rilis yang diterima Betawipos, Kamis (10/06/21).

Boyamin menjelaskan, bahan uji materi tersebut menyangkut pasal-pasal yang diatur UU HAM terhadap UUD 1945 , yakni Pasal 89 Ayat (3) huruf c yang berbunyi “Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya”. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya”.

Selain itu Pasal 94 Ayat (1) yang berbunyi “Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM” yang bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya”

Demikian juga Pasal 95 UU HAM yang berbunyi “Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya”

“Kami memahami, panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua WNI secara pribadi atau dari instansi pemerintah atau lembaga swasta tanpa kecuali. Sehingga penolakan Firli Bahuri atas panggilan Komnas HAM adalah bentuk imunitas atau kekebalan istimewa sehingga perlu diatur khusus dalam Undang Undang HAM. Sekali lagi ini untuk memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri dari Panggilan Komnas HAM,” terangnya.

Jika uji materi ini dikabulkan maka memberikan hak dan landasan yang kuat kepada Firli Bahuri Ketua KPK untuk menolak panggilan Komnas HAM. Sebaliknya, jika uji materi ditolak maka semua orang termasuk Ketua KPK harus datang jika dipanggil Komnas HAM karena tidak ada manusia istimewa yang kebal dari proses di Komnas HAM.

Boyamin memastikan, uji materi ini diajukan secara serius, bukan bermaksud menyindir siapapun. MAKI juga bukan bermaksud memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri Ketua KPK. Namun jika uji materi ini dikabulkan maka menunjukkan Firli Bahuri adalah orang istimewa sehingga perlu diberi kekebalan dari panggilan Komnas HAM. Namun jika ditolak, menunjukkan Firli Bahuri adalah WNI yang kedudukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat pasal 27 UUD 1945.

Sebagaimana diketahui, Firli Ketua KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM terkait aduan dugaan pelanggaran HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Alasan mangkir dituangkan dalam surat yang dikirim KPK kepada Komnas HAM berupa permintaan penjelasan jenis pelanggaran HAM dari TWK. Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *