MAKI Adukan Perkara Tanjung Balai ke Dewas KPK

Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan aduan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Senin (24/05/21) kemarin. Aduan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik proses penanganan perkara dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang melibatkan Tersangka M. Syahrial dkk.

Seperti dikutip Betawipos, pengaduan ini berdasar pemberitaan media massa yakni:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210523174719-12-645947/firli-disebut-minta-bap-kasus-tanjungbalai-soal-lili-pintauli/amp dan https://news.detik.com/investigasi/d-5580159/jempol-bunda-lili-untuk-dik-syahrial

“Bahwa aduan ini semata-mata hanya berdasar pemberitaan media massa yang semestinya didalami oleh Dewan Pengawas KPK guna menjaga marwah dan martabat KPK. Karena apapun materi pemberitaan tersebut telah menjadi konsumsi publik dan berpotensi menjatuhkan harkat dan martabat KPK beserta insan punggawa KPK,” papar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, pihaknya belum memiliki bukti yang mendukung dugaan pelanggaran kode etik ini. MAKI menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK untuk menelusurinya berdasar pemberitaan media massa tersebut.

“Bahwa meskipun telah terdapat bantahan dan klarifikasi maka hal ini tidak otomatis menghilangkan dugaan pelanggaran kode etik yang telah terjadi,” katanya.

Pihaknya menyadari jika Dewas KPK tetap perlu mendalami informasi berdasar berita tersebut. Hal itu untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik di dalamnya. Jika hal itu terbukti, Dewas harus menerapkan sanksi. Namun jika tidak terbukti justru untuk memulihkan nama baik KPK.

“Dewas KPK tidak boleh membiarkan masalah ini sambil berharap masyarakat melupakan sehingga MAKI melakukan aduan ini untuk memastikan Dewas KPK menjalankan tugas dan wewenangnya,” tandasnya.

Bahwa dalam perkara dugaan komunikasi antara M Syahrial dengan salah satu pimpinan KPK hanya bersifat sepihak dan searah. Dan dimungkinkan terjadi pencatutan nama seseorang pimpinan KPK. Namun Dewas tetap harus mendalaminya untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak.

Bahwa dalam perkara dugaan permintaan salinan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) oleh staff pegawai KPK memungkinkan hanyalah pencatutan nama Ketua KPK. Namun juga Dewas tetap harus mendalaminya dikarenakan telah menjadi pemberitaan.

“Semoga Dewas KPK tegak lurus dan tindak pandang bulu terhadap semua insan KPK tanpa memandang pegawai atau pimpinan KPK,” pungkasnya. Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *