MAKI Batal Judisial Review ke MK Karena Ini

Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) batal mengajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait gagalnya sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya melakukan pencabutan pendaftaran Register Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021. Pendaftaran perkara itu menyangkut pengujian Pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menindaklanjuti Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor : 140.25/PUU/PAN.MK/PS/6/2021 tertanggal 21 Juni 2021 perihal Penundaan Sidang untuk jangka waktu yang belum ditentukan dikarenakan adanya kebijakan Mahkamah Konstitusi terkait upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19,” kata Boyamin melalui rilis yang diterima redaksi Betawipos, Selasa (22/06/21).

Selain MAKI, pemohon judisial review yakni Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI). Para pemohon membatalkan dengan alasan teknis karena Covid-19 menunjukkan gejala penularan yang lebih parah karena varian Delta. Sebaran varian baru virus ini sangat cepat hingga semakin meningkatkan jumlah penderita yang terpapar di DKI Jakarta.
“Kami setuju dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk menunda persidangan sampai batas keadaan yang lebih baik dan sekaligus memahami terdapat upaya bersama untuk mencegah penularan virus Covid-19,” terangnya.
Selain itu, alasan materiil para pemohon membatalkan pengujian adalah para pegawai KPK yang gagal menjalani TWK telah mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Para Pemohon merasa legal standingnya menjadi tidak relevan karena pegawai KPK-lah pihak yang paling pas mengajukan uji materi. Mereka dirasa sebagai pihak yang paling dirugikan terkait  TWK yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Pegawai KPK tersebut.

“Kami berkeinginan memberikan laluan yang seluas-luasnya kepada Pegawai KPK untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya dan tidak berkeinginan untuk menjadi faktor penghambat terhadap perjuangan Pegawai KPK yang gugur akibat TWK yang bermasalah,” pungkas Boyamin. red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *