Saham Blok Rokan Dijual, Marwan Batubara: Waspadai Oligarki & Pemburu Rente!

Betawipos, Jakarta – Pengelolaan Blok Rokan dipastikan resmi beralih dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina melalui anak usaha Pertamina Hulu Rokan (PHR), Senin (09/08/21) pekan depan. Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) mendesak pembatalan divestasi itu karena justru sangat merugikan.

“Harusnya tidak perlu dijual sahamnya. Pinjam saja di bank! Karena kalau dijual justru pendapatannya berkurang,” kata Marwan yang dihubungi Betawipos via telepon, Rabu (04/08/21).

IRESS menganggap, rencana divestasi atau sharing-down saham tersebut jelas bermasalah dan justru wajib ditolak rakyat. Setidaknya, ada sejumlah alasan untuk membatalkan rencana tersebut.

Pertama, karena mengelola saham Rokan secara mandiri merupakan hak konstitusional Pertamina/PHR. Selain itu, Rokan merupakan blok yang sudah berproduksi dengan resiko minim sebagaimana blok yang masih tahap eksplorasi. Alasan lain, PHR tidak butuh suntikan dana dari mitra (akrobat kata-kata manipulatif ini sering diumbar).

“Cukup dengan meminjam, karena Blok Rokan sudah menghasilkan pemasukan sekitar US$ 10,89 juta setiap hari atau sekitar US$ 3,92 miliar (Rp 55 triliun) setiap tahun,” papar mantan anggota DPD RI tersebut. 

Alasan keempat, lanjut Marwan, underlaying bisnis tersebut dipastikan bakal menarik minat banyak bank atau lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman termurah pada Pertamina. Dengan demikian untung besar dan maksimal tetap bisa diraih tanpa harus kehilangan saham akibat divestasi.  Alasan lainnya, dengan potensi keuntungan dan ROI yang demikian besar di satu sisi dan risiko yang rendah di sisi lain, maka sulit diterima akal sehat kecuali ada faktor moral hazard jika Pertamina masih berminat berbagi keuntungan besar kepada investor lain. Konon Pertamina pun memang tidak berminat untuk sharing down saham.

Alasan keenam, jika dikatakan selain dana, calon mitra juga akan membawa keahlian dan teknologi, maka “promotor program divestasi” ini dapat dianggap telah melecehkan kemampuan bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia tidak kekurangan tenaga ahli. Teknologi pun bisa dibeli/disewa. Faktanya, lebih dari 90% karyawan CPI resmi beralih menjadi karyawan PHR. Dirut PHR Jaffee A. Suardin pun telah mengakui perihal mulusnya transfer alih kelola.

“Terkait SDM, ke depan Pertamina perlu memperhatikan jalur karir karyawan eks CPI hingga dapat menduduki posisi maksimal secara adil, objektif dan profesional sesuai kompetensi,” kata Marwan.

Chevron yang sebelumnya bernama Socal, lalu menjadi Caltex, menguasai blok migas di Riau sejak 1936. Kontrak Blok Rokan ditandatangani PHR dengan SKK Migas atas persetujuan Menteri ESDM 9 Mei 2019. Kontrak akan berlangsung 20 tahun, 2021-2041, menggunakan skema gross split.

Bulan lalu, Dirut PHR Jaffee Arizona Suardin menyebut proses alih kelola Blok Rokan telah berjalan lancar tanpa kendala. Proses mirroring seluruh kontrak eksisting (dengan CPI) sudah lebih dari 100 persen dari 291 kontrak.

“Selain mirroring, juga dilakukan pengadaan baru dan kontrak melalui program pengembangan bisnis lokal yang juga berjalan lancar. Proses alih pekerja pun telah mencapai 98,7 persen” kata Jaffee (13/07/2021).

Dari sisi operasional alih kelola Blok Rokan tampaknya akan baik-baik saja. Sehingga target PHR mempertahankan lifting Blok Rokan sekitar 165.000 barel per hari (bph), sama seperti saat dikelola CPI, tampaknya dapat tercapai, terutama karena PHR menempuh pola mirroring kontrak.

“Kita tidak tahu apakah dalam pola tersebut terkandung pula maksud ‘mengamankan kepentingan para sub-kontraktor lama’ yang biasa berkontrak dengan CPI? Yang jelas, untuk bisnis migas sebesar Blok Rokan, pemimpinnya malah berasal dari SKK Migas, bukan dari induknya, yakni Pertamina sebagai pemegang 100 persen Blok Rokan,” katanya.

Ke depan, seharusnya Pertamina atau PHR segera menangani kontrak/sub-kontrak secara mandiri. Sebab, bisa saja kontrak existing CPI (yang di-mirror PHR) bernilai sangat mahal. Sehingga, agar efisien dan efektif harus direview sesuai kebutuhan rencana pengembangan jangka pendek dan panjang. Dengan demikian akan diperoleh manfaat maksimal bagi BUMN dan negara.

“Kalau tidak mandiri, apa gunanya Pertamina menjadi operator pengelola Rokan?” ujar Marwan.

Selain itu, optimalisasi benefit bisa gagal mengingat kontrak Blok Rokan menggunakan skema gross split. Karena skema tersebut membuat peran pengawasan SKK migas menjadi sangat minim untuk tidak mengatakan hilang sama sekali. Kondisi menjadi lebih parah karena fungsi pengawasan dan audit internal BUMN belum berjalan optimal.

“Manajemen BUMN selama ini pun tidak berjalan independen, prinsip GCG tidak optimal, kepentingan politik penguasa cukup dominan, serta intervensi oligarki dan perburuan rente pun cukup kental,” jelasnya.

Agar pengelolaan Blok Rokan bermanfaat bagi sebesar-besar kemamuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah dan DPR harus menangkal atau mengeliminasi intervensi oligarki pemburu rente. Selain itu GCG ditingkatkan dan fungsi pengawasan internal & ekternal dioptimalkan.

“Kalau tidak, bukan benefit maksimal yang dicapai, tetapi seberapa besar akhirnya penerimaan negara menurun dibanding sebelumnya!” katanya.

Sebagai catatan, selama pemerintahan Jokowi, kondisi BUMN justru semakin runyam terutama akibat maraknya intervensi oligarki dan perburuan rente. Selain aspek operasional, aspek bisnis pengelolaan Blok Rokan oleh PHR yang berpotensi merugikan negara adalah terkait kewajiban divestasi atau share down pemilikan saham. Dalam hal ini PHR telah diminta melakukan divestasi atau pengalihan saham, participating interest (PI) maksimal 39 persen. Karena 10 persen PI sudah menjadi milik Pemda/BUMD terkait, maka saham yang dimiliki Pertamina kelak hanya akan tinggal 51 persen.

“Hal yang tak kalah penting adalah, berapa besar dana yang akan dibayar sang mitra untuk mengakuisisi saham tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya,  pengelolaan Blok Rokan telah memproduksi 165.000 bph dan harga rata-rata minyak mentah (crude oil) dalam 10 tahun terakhir mencapai US$ 66 per barel (berfluktuasi antara US$ 39 s.d US 97 per barel). Dengan demikian, nilai pendapatan kotor Blok Rokan sekitar US$ 10,89 juta per hari atau US$ 3,92 miliar per tahun atau US$ 78,40 miliar selama 20 tahun usia kontrak. Dengan kurs US$/Rp= 14.000, maka pendapatan kotor tersebut setara dengan sekitar Rp 1.100 triliun.

Merujuk pada pengelolaan Blok Mahakam, dana pendapatan kotor produksi migas terdistribusi kepada NKRI, kontraktor (Total Indonesie, Prancis) dan Cost Recovery masing-masing dengan perbandingan 60 persen, 22 persen dan 18 persen. Data itu dari perhitungan periode 1997-2012 saja, yakni selama 16 tahun (padahal Total mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun, 1967-2017), keuntungan yang diperoleh Total adalah US$ 23 miliar. Karena itu tak heran jika return on investment kontraktor/Total mencapai 105 persen.

Sementara Blok Rokan karena beroperasi di darat, maka pembangunan sumur-sumur dan sarana lain jauh lebih murah dibanding Blok Mahakam yang beroperasi di lepas pantai. Selain itu, sebagaimana dipromosikan pemerintah, skema gross split akan lebih menguntungkan bagi kontraktor. Di sisi lain, Blok Rokan memang memerlukan biaya lebih besar karena adanya operasi penyuntikan air, gas atau kelak zat kimia untuk merecover minyak. Namun demikian, secara keseluruhan, diyakini keuntungan PHR minimal sekitar 22% pendapatan kotor (Rp 242 triliun).

Dengan cadangan masih miliaran barel (1,5 hingga 2,5 miliar barel), potensi keuntungan bersih minimal sekitar Rp 242 triliun, banyak kontraktor asing dan swasta yang bernafsu memiliki saham Blok Rokan, termasuk CPI yang sebelumnya sangat berharap mendapat perpanjangan kontrak.

Pemerintah pun telah membuka jalan lebar-lebar bagi investor untuk mengakuisisi sebagian saham PHR. Bahkan Kementrian ESDM telah mewajibkan program divestasi ini. Ril

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *