TP3 Enam Laskar FPI Bakal Gelar Bedah Buku Putih. Ini Tujuannya

Betawipos, Jakarta – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) berencana menggelar diskusi-diskusi publik dalam waktu dekat. Upaya tersebut untuk menggalang dukungan masyarakat atas kasus dugaan pelanggaran HAM berat

Usai menggelar peluncuran buku putihTP3 Enam Laskar FPI rupanya belum puas jika para pelaku pembunuhan anggota FPI tersebut hanya dihukum biasa. Sayangnya, tidak ada itikad dari pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM. Karena itulah, kepada Betawipos, Marwan Batubara selaku anggota TP3 membeberkan rencana tim selanjutnya.

“Nanti kita adakan diskusi, bedah buku atau apalah gitu,” ujar Marwan yang dihubungi via telepon, Sabtu (10/07/21).

Menurutnya, diskusi dan bedah buku itu dimaksudkan untuk menggalang dukungan publik terkait upaya TP3 membawa masalah tersebut ke Pengadilan HAM.

“Kita maunya ya ada pengadilan HAM. Tapi ya itu sebetulnya tergantung kemauan pemerintah dan Komnas HAM. Tapi sebetulnya memang yang kita khawatirkan mereka tidak punya niat mau ini (Pengadilan HAM),” papar Marwan.

Marwan menyebut, tim sudah menghubungi pihak Istana Kepresidenan untuk menyerahkan buku tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Namun jawaban pihak Istana agar tim menyerahkan buku putih tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD.

“Ya diam saja. Malah pak Mahfud terkesan dengan ucapan Pak Amien (Rais),” katanya saat ditanya respon Mahfud.

TP3 juga sudah berupaya membawa ke Pengadilan HAM internasional, namun tidak ada follow up yang signifikan. Malah dunia internasional menganggap bahwa kasus pembunuhan laskar FPI tersebut terkait Islam radikal.

“Sudah kan (Pengadilan Internasional) yang diajukan FPI dulu itu. Tapi ya ndak ada follow up nya. Malah mereka lebih menganggap ini ada kaitannya sama Islam radikal yang dikampanyekan pemerintah itu,” katanya.

Karena itulah, lanjut Marwan, pihaknya berharap ada dukungan publik dengan diskusi atau bedah buku untuk mendorong dilaksanakannya pengadilan HAM berat dalam kasus tersebut.

Seperti diketahui, TP3 Enam Laskar FPI telah menggelar launching buku putih atas kasus tersebut pada Rabu (07/07/21) lalu. Peluncuran Buku Putih: Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS itu digelar secara online melibatkan sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, SE (mantan Sesmenkopolkam dan Kabais TNI), KH Dr. Abdullah Hehamahua, Mayjen TNI (Purn) Soenarko (mantan Pangdam Iskandar Muda dan Danjen Kopassus), Habib Muhsin Al Attas, Prof. Dr. Daniel M. Rosyid, Prof. Dr. Chusnul Mar’iyah, Ph.D, Dr. M. Taufiq SH. MH., KH. Slamet Ma’arif dan KH. Dr. Muhyiddin Junaidi.

Acara peluncuran buku melalui aplikasi zoom dan live streaming youtube itu sempat mendapat gangguan ‘penyusup’ yang menayangkan video porno. Meski demikian, acara tetap berlangsung lancar setelah pihak panitia menertibkan penyusup yang berada diantara puluhan ribu peserta.

Dalam bukunya, TP3 menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum terkait pembunuhan enam WNI yang kebetulan merupakan laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab.

Keberadaan TP3 tersebut sebagai perwujudan peran serta masyarakat yang oleh Pasal 100 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Buku Putih TP3 banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat oleh media masa, terlebih media utama (main stream). Buku Putih menyajian hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja (merujuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pada Konferensi Pers tanggal 7 Desember 2020). Akan tetapi peristiwa itu melibatkan kekuatan bersenjata dan aparat negara di luar institusi TNI dan Polri secara sistematis.

Karena itulah, TP3 menganggap pembunuhan enam pengawal HRS merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), yang mengharuskan penuntasannya melalui Pengadilan HAM sesuai UU No.26 Tahun 2000. Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *